Kediri – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri menetapkan dua orang berinisial RP dan RY sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif yang terjadi di Bank BUMN Kantor Unit Turus pada periode tahun 2021 hingga 2023.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Kejari Kabupaten Kediri, Senin (13 Oktober 2025). Langkah hukum itu didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: PRINT-03/M.5.45/Fd/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 jo Nomor: PRINT-192/M.5.45/Fd/05/2025 tanggal 20 Mei 2025.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri, Iwan Nuzuardhi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidik telah ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.
“Pada hari ini, penyidik telah menetapkan RP dan RY sebagai tersangka tindak pidana korupsi kredit fiktif di Bank BUMN Unit Turus,” ujarnya.
Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-194/M.5.45/Fd/10/2025 dan TAP-198/M.5.45/Fd/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Selanjutnya, penyidik juga melakukan penahanan terhadap keduanya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-195/M.5.45/Fd/10/2025 dan PRINT-199/M.5.45/Fd/10/2025, untuk jangka waktu 20 hari, terhitung sejak 13 Oktober hingga 1 November 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri.
Kasus ini bermula ketika pada tahun 2021–2022, tersangka RP yang menjabat sebagai mantri di Bank BUMN Unit Turus melakukan kerja sama dengan RY, yang berperan sebagai calo. RY membantu mencari calon nasabah, menyiapkan dan melengkapi dokumen administrasi agar seolah-olah nasabah tersebut memenuhi syarat pengajuan pinjaman.
Setelah pinjaman disetujui dan dana dicairkan, sebagian dari nominal kredit tidak diserahkan kepada nasabah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh RY. Akibatnya, banyak nasabah mengalami tunggakan pembayaran karena pinjaman tidak sesuai kesepakatan.
Perbuatan kedua tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 03/LHP-INV/KAP-WH.2.1217/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025, negara mengalami kerugian sebesar Rp500 juta.
“Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sekitar lima ratus juta rupiah,” ungkap Iwan Nuzuardhi.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri memastikan proses penyidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
