Kediri, Kabarutama – Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Mulai dari pemenuhan kuota siswa, pembentukan karakter dan kedisiplinan, hingga keberlanjutan pendidikan setelah lulus SMA menjadi perhatian dalam sosialisasi program prioritas Presiden RI 2026, Kamis (29/10/2026).
Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKB, KH An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im, yang hadir bersama Kementerian Sosial RI, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar menyediakan bangunan dan fasilitas pendidikan gratis. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu membentuk karakter anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memiliki bekal untuk memperbaiki masa depan.
Menurut Gus An’im, siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Karena itu, proses pendidikan membutuhkan tenaga pendidik yang sabar, telaten, dan mampu mendampingi siswa dengan latar belakang serta karakter yang beragam.
“Yang kami harapkan, para tenaga pendidik di sini harus mempunyai tingkat kesabaran dan ketelatenan yang sangat tinggi,” ujarnya.
Ia menilai pembentukan kedisiplinan menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, pembiasaan disiplin harus dilakukan secara konsisten agar siswa memiliki semangat belajar, tanggung jawab, dan tekad untuk melanjutkan pendidikan.
Gus An’im juga menyoroti pentingnya keterlibatan unsur yang memiliki pengalaman dalam pembinaan kedisiplinan, termasuk TNI. Ia berharap pendidikan di Sekolah Rakyat dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan.
Persoalan lain yang disoroti adalah pemenuhan kuota peserta didik. Gus An’im menyebut kuota pada jenjang SD, SMP, dan SMA masih belum terpenuhi sesuai informasi yang diterimanya.
Ia berharap Kementerian Sosial bersama pihak terkait dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada keluarga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Menurutnya, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem harus mendapatkan kesempatan untuk mengakses pendidikan melalui program tersebut. Namun, upaya menjangkau mereka perlu dibarengi pendekatan yang mampu meyakinkan orang tua dan calon siswa mengenai manfaat pendidikan di Sekolah Rakyat.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah dan pengelola sekolah menjaga seluruh fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran besar. Gedung dan sarana pendidikan harus dirawat agar tetap layak digunakan dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Gus An’im turut mengingatkan bahwa tantangan Sekolah Rakyat tidak berhenti ketika siswa menyelesaikan pendidikan. Ia mendorong Kementerian Sosial membangun akses lanjutan menuju perguruan tinggi maupun dunia kerja bagi para lulusan.
Ia berharap lulusan Sekolah Rakyat nantinya memiliki kesempatan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi berkualitas atau memperoleh pekerjaan tanpa harus menutup peluang untuk meneruskan pendidikan.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pintu masuk bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup, bukan sekadar tempat menyelesaikan pendidikan formal.
Gus An’im juga membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program. Menurutnya, berbagai kekurangan yang ditemukan perlu menjadi bahan pembenahan agar program tersebut semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Sosial RI dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan, Anak Agung Ayu Mirah Kirani, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang pelaksanaannya akan terus dievaluasi.
Ia menegaskan, pendekatan program tidak hanya menyasar anak sebagai peserta didik, tetapi juga keluarga mereka. Salah satunya melalui pemberdayaan sosial ekonomi agar orang tua memiliki peluang meningkatkan pendapatan secara mandiri.
Kementerian Sosial menyediakan dukungan modal usaha maksimal Rp5 juta bagi keluarga penerima manfaat yang memenuhi ketentuan. Bantuan tersebut diharapkan menjadi stimulan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan membuka peluang kerja baru.
Menurutnya, bantuan sosial perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima manfaat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Kemensos juga membuka peluang sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pendidikan lanjutan serta akses kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat.
Terkait penerimaan siswa, ia menjelaskan bahwa proses penjaringan dilakukan melalui penjangkauan langsung oleh pendamping di lapangan terhadap anak-anak yang memenuhi kriteria, terutama dari keluarga kelompok desil 1 dan 2.
Sosialisasi kepada masyarakat pun akan terus diperluas agar keluarga yang membutuhkan memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat Sekolah Rakyat.
Berbagai persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam pengembangan Sekolah Rakyat di Kota Kediri. Tantangannya bukan hanya memastikan anak-anak dari keluarga miskin dapat bersekolah, tetapi juga menjaga kualitas pembelajaran, membentuk kedisiplinan, memenuhi kuota, serta memastikan lulusan memiliki jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
