Blitar – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar melaksanakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap seorang Warga Negara (WN) Malaysia berinisial NHH (37). Proses deportasi dilakukan pada Kamis (9/10/2025) melalui pengawasan keberangkatan dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.
Deportasi ini dilakukan setelah NHH terbukti melanggar ketentuan keimigrasian dengan melebihi masa izin tinggal selama 55 hari. Selain itu, yang bersangkutan juga tidak dapat membayar biaya beban keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kasus tersebut berawal ketika NHH secara sukarela menyerahkan diri ke Kantor Imigrasi Blitar pada Rabu (8/10/2025). Berdasarkan hasil pemeriksaan, NHH tiba di Indonesia pada 16 Juli 2025 melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya, dengan menggunakan BVK (Bebas Visa Kunjungan) yang berlaku hingga 14 Agustus 2025.
Selama berada di Indonesia, NHH diketahui berdomisili di Dusun Banaran, RT 004 RW 003, Kedungbanteng, Bakung, Kabupaten Blitar. Yang bersangkutan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan hingga akhirnya diputuskan untuk dideportasi.
Setelah melalui proses pemeriksaan keimigrasian (clearance) di Bandara Soekarno-Hatta, NHH diterbangkan menuju negara asalnya, Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan penerbangan Batik Air nomor OD315 yang berangkat pukul 12.00 WIB.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Aditya Nursanto, menegaskan bahwa pelaksanaan deportasi ini menjadi peringatan bagi warga negara asing lainnya agar mematuhi peraturan keimigrasian di Indonesia.
“Pelaksanaan deportasi ini menunjukkan komitmen kami dalam menegakkan kedaulatan hukum di wilayah Indonesia, termasuk di Kota Blitar. Kami menghimbau seluruh warga negara asing untuk selalu memperpanjang izin tinggal tepat waktu dan memenuhi kewajiban administrasinya. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas,” ujarnya.
