Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan komitmennya menjaga mutu pelayanan dasar di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Meski terjadi pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah, Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas.
Memasuki awal periode keduanya pada 2025, bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu melakukan penyesuaian anggaran tanpa mengurangi program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Di bidang pendidikan, Pemkab Kediri mengalokasikan Rp30 miliar untuk program beasiswa pada 2025, meningkat Rp4 miliar dibanding tahun sebelumnya. Anggaran tersebut dipastikan tetap dipertahankan pada 2026.
“Beasiswa tidak kita kurangi. Ini mandatory spending, wajib daerah punya beasiswa untuk warganya,” ujar Mas Dhito.
Selain itu, program SMA Dharma Wanita Boarding School bagi siswa dari keluarga kurang mampu tetap dilanjutkan. Menurutnya, pendidikan merupakan instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kediri.
Dari sisi tenaga pendidik, hingga akhir 2025 sebanyak 2.208 guru honorer telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 1.585 guru lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan.
Bagi guru honorer yang belum terakomodasi dalam skema PPPK, pemerintah daerah tetap memberikan insentif serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Insentif serupa juga diberikan kepada 9.500 guru madin pada 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 12.000 penerima pada 2026.
Di sektor infrastruktur pendidikan, Pemkab Kediri telah merehabilitasi 104 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP sepanjang 2025. Program perbaikan bangunan sekolah rusak tersebut akan dilanjutkan tahun ini.
Sementara di bidang kesehatan, Pemkab Kediri mengalokasikan Rp143 miliar pada 2025 untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC). Hingga akhir tahun, capaian UHC tercatat sebesar 98,72 persen dengan tingkat keaktifan peserta 80,12 persen.
Untuk mempertahankan capaian tersebut, anggaran UHC pada 2026 ditingkatkan menjadi Rp165,5 miliar.
Upaya peningkatan layanan juga dilakukan melalui pembangunan gedung baru RSUD (RSKK Pelem), pelatihan tenaga medis dan paramedis, serta penambahan Puskesmas rawat inap. Saat ini, terdapat 13 Puskesmas di Kabupaten Kediri yang melayani rawat inap.
Mas Dhito menegaskan, kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian utama. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan keluhan apabila pelayanan dinilai kurang maksimal.
“Saya tidak ada toleransi. Kalau pelayanannya tidak maksimal, masyarakat berhak komplain,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Kediri memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi komitmen terhadap pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
