Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (6/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa fokus utama pembangunan lima tahun ke depan adalah pengentasan kemiskinan ekstrem.
Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kediri dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan dari 11,40 persen pada 2020 menjadi 9,95 persen pada 2024. Meski demikian, ia menekankan pentingnya penanganan kelompok masyarakat yang masuk kategori rentan, miskin, hingga miskin ekstrem.
“Saya minta diarsir, dan yang masuk kategori miskin ekstrem ini saya minta untuk segera diselesaikan,” tegasnya.
Ia menyebutkan, persoalan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penting yang harus ditangani untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Dalam bidang pendidikan, Mas Dhito menyoroti masih adanya ribuan anak yang belum kembali bersekolah.
“Dari 10.454 anak tidak sekolah, hingga 2 Mei 2025 ini sebanyak 5.427 anak sudah kembali ke sekolah. Sisanya 5.027 anak ini menjadi tugas bersama untuk dikembalikan ke bangku pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, di sektor kesehatan, penanganan stunting juga menjadi prioritas. Saat ini, angka stunting di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 7 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan hingga mencapai nol persen atau setidaknya zero growth stunting.
“Kalau stunting tidak diselesaikan, kalau anak putus sekolah tidak diselesaikan, maka ini akan menyumbang angka kemiskinan. Maka semua OPD saya minta untuk dapat bekerja bersama,” ujarnya.
Mas Dhito juga menyoroti persoalan pengangguran terbuka yang meskipun sudah menurun dari 5,24 persen di 2020 menjadi 5,1 persen pada 2024, tetap perlu penanganan serius.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Bupati Dhito meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak lagi membuat program yang bersifat duplikasi dari tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mendorong pengaktifan kembali lapak-lapak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Gumul sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Saya harap ini bisa menjadi langkah bagi kita bersama untuk merajut lima tahun ke depan, agar kabupaten ini tetap menjadi tempat yang memberikan ruang bagi mereka yang tadinya miskin menjadi keluarga mampu,” pungkasnya.
