Kediri, kabarutama – Kuota peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Kediri belum terpenuhi menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dari target tiga rombongan belajar (rombel) atau sekitar 90 siswa, yang terisi baru satu rombel dengan 30 siswa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, mengatakan kekurangan peserta didik di jenjang SD membuat pemerintah pusat mengambil kebijakan mengalihkan sisa kuota ke jenjang SMP dan SMA.
“Untuk SD akhirnya kita hanya bisa memenuhi satu rombel. Kebijakan dari kementerian, rombel yang tersisa kemudian dilimpahkan ke SMP dan SMA,” kata Subur saat dikonfirmasi, Jumat (10/7/2026).
Dengan kebijakan tersebut, jumlah rombongan belajar di jenjang SMP dan SMA bertambah. Semula masing-masing direncanakan tiga rombel, kini menjadi empat rombel setelah menerima tambahan kuota dari jenjang SD.
Menurut Subur, keputusan itu diambil karena pelaksanaan tahun ajaran baru sudah semakin dekat sehingga tidak memungkinkan dilakukan penjaringan ulang calon peserta didik SD.
“Karena waktunya sudah semakin mendesak, kebijakan dari pusat adalah memenuhi kuota itu melalui jenjang di atasnya,” ujarnya.
Meski kuota SD belum terpenuhi, kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri tetap berjalan sesuai jadwal. MPLS dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2026. Pada hari pertama, seluruh siswa akan langsung masuk ke asrama untuk mengikuti rangkaian MPLS sekaligus beradaptasi dengan lingkungan baru.
Setelah masa adaptasi selesai, Dinas Sosial bersama tim terkait akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh peserta didik.
“Rencananya cek kesehatan dilaksanakan setelah MPLS. Kami ingin anak-anak beradaptasi dulu, istirahat cukup, baru dilakukan pemeriksaan kesehatan,” jelas Subur.
Ia menambahkan, bangunan Sekolah Rakyat secara fungsional telah siap digunakan meski proses penyempurnaan masih berlangsung. Kondisi tersebut dinilai tidak menghambat dimulainya kegiatan pembelajaran.
Sementara itu, perpindahan siswa SMA dari gedung lama Sekolah Rakyat di Desa Tarokan ke gedung baru di Kecamatan Plosoklaten dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 setelah seluruh persiapan fasilitas selesai.
Subur menegaskan proses penjaringan peserta didik dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga. Petugas mendatangi rumah calon siswa untuk memastikan program tersebut mendapat persetujuan dari anak maupun orang tua.
“Kami tidak pernah memaksa. Sejak awal kami datang ke rumah-rumah, berdialog dengan anak dan orang tua. Semua sudah memahami program ini dan bersedia mengikuti Sekolah Rakyat,” katanya.
Ia berharap para orang tua terus memberikan dukungan kepada anak-anak selama menjalani pendidikan berasrama agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengikuti proses belajar secara optimal.
