BLITAR – Klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “Partai Anak Nahdliyin” mendapat sorotan dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Blitar. PC GP Ansor juga meminta Presiden mengambil tindakan tegas terhadap Menteri dari kader PAN yang dinilai membuat kebijakan atau pernyataan yang merugikan kader Nahdlatul Ulama (NU).
“Jangan terlalu mudah mengklaim diri sebagai Partai Anak Nahdliyin kalau pada akhirnya Nahdliyin hanya ditempatkan sebagai instrumen politik,” kata Imam Maliki Ketua PC GP Ansor Kabupaten Blitar.
Lanjut Imam Maliki, Nahdliyin bukan sekadar kelompok yang dapat dijadikan ceruk suara. Menurutnya, di dalam NU terdapat kader, sejarah panjang pengabdian, serta kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan.
“Nahdliyin bukan ceruk suara. Ada kader, ada pengabdian, ada sejarah, dan ada kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Ia meminta persoalan tersebut tidak diabaikan dan perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan yang merugikan kader NU maupun GP Ansor.
Menurutnya, apabila PAN benar-benar ingin membangun hubungan yang kuat dengan kalangan NU, kedekatan tersebut harus dibuktikan melalui tindakan konkret.
Selain klaim PAN sebagai Partai Anak Nahdliyin, Imam Maliki juga menyoroti adanya sejumlah kader yang selama ini merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil akibat persoalan yang berkaitan dengan sikap maupun kebijakan kader PAN di pemerintahan Prabowo – Gibran.
Imam Maliki menyinggung nasib sejumlah kader muda NU, khususnya kader Ansor yang selama ini mengabdi sebagai Pendamping Desa. Ia menyoroti kebijakan penempatan dan pemindahan pendamping yang disebut berdampak pada sejumlah kader di lapangan. Menurutnya, jika pemindahan dilakukan tanpa komunikasi dan pertimbangan yang memadai, hal itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa ketidakadilan.
“Mereka adalah anak-anak muda NU yang bekerja di desa, mendampingi masyarakat, dan ikut menjalankan program pemerintah. Kalau ada kebijakan pemindahan secara sepihak, tentu kami harus bersuara,” katanya.
Sorotan itu mencuat karena Kementerian Desa dipimpin Yandri Susanto, kader PAN. Imam meminta PAN membuktikan klaim sebagai “Partai Anak Nahdliyin” melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan kader muda NU, bukan sekadar pendekatan politik. “Kalau PAN mengaku sebagai Partai Anak Nahdliyin, sekarang saatnya membuktikan.
“Jangan hanya mendekati Nahdliyin ketika membutuhkan dukungan politik, tetapi ketika kader menghadapi persoalan, justru tidak mendapatkan keberpihakan,” tegasnya.
GP Ansor Kabupaten Blitar meminta Presiden mengambil tindakan tegas terhadap Menteri dari kader PAN apabila terbukti mengeluarkan kebijakan atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat maupun kader yang selama ini telah mengabdikan diri.
“Kami meminta Presiden mengambil tindakan tegas jika ada kebijakan atau tindakan kader PAN yang terbukti merugikan masyarakat maupun kader yang selama ini telah mengabdi,” pungkasnya.
