Kediri, Kabarutama — Rencana Bandara Internasional Dhoho Kediri menjadi embarkasi haji pada 2027 mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Kediri. Keberadaan embarkasi di Kediri dinilai dapat meningkatkan kenyamanan jamaah sekaligus memangkas waktu perjalanan menuju titik keberangkatan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa, mengatakan rencana tersebut merupakan langkah positif, khususnya bagi jamaah dari wilayah Jawa Timur bagian selatan yang selama ini harus menuju Surabaya untuk proses keberangkatan haji.
“Kalau saya pribadi menanggapi ini sebagai hal yang positif. Harapannya bisa mengurangi jarak tempuh dan waktu tempuh, juga agar jamaah haji lebih nyaman,” kata Anang, Jumat (4/9/2026).
Menurut dia, Kabupaten Kediri dan sejumlah daerah di sekitarnya memiliki akses yang lebih dekat menuju Bandara Dhoho. Dengan adanya embarkasi di Kediri, jamaah dari wilayah selatan Jawa Timur tidak seluruhnya harus melakukan perjalanan menuju Surabaya.
“Terutama yang di wilayah Jawa Timur bagian selatan, tidak semuanya harus ke Surabaya,” ujarnya.
Anang menilai efisiensi perjalanan penting karena rangkaian penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah reguler membutuhkan waktu yang panjang. Pemangkasan waktu pada tahap persiapan keberangkatan diharapkan dapat membuat jamaah lebih nyaman dan siap menjalani ibadah di Tanah Suci.
Selain itu, keberadaan embarkasi baru di Kediri dinilai berpotensi mengurangi konsentrasi pelayanan keberangkatan haji di Surabaya.
“Kalau semua di satu tempat, ya bagaimana dengan adanya fasilitas baru, adanya Bandara Dhoho, harapannya ada inovasi. Kenapa tidak di-split saja?” tuturnya.
Anang mencontohkan jamaah dari Kabupaten Kediri yang selama ini harus berkumpul sebelum diberangkatkan secara rombongan menuju Surabaya. Perjalanan darat tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam, di luar proses antrean dan pelayanan setelah tiba di lokasi.
Jika Bandara Dhoho nantinya dapat digunakan sebagai embarkasi haji, waktu perjalanan tersebut berpotensi dipangkas. Manfaatnya juga dinilai dapat dirasakan jamaah dari daerah sekitar Kabupaten Kediri.
“Kalau ada embarkasi baru di Kabupaten Kediri, Kabupaten Kediri sangat terbantu. Tentunya wilayah sekitar Kabupaten Kediri juga akan terbantu, tidak perlu jauh-jauh lagi ke Surabaya,” jelasnya.
Sejumlah daerah seperti Trenggalek dan Tulungagung disebut berpotensi mendapatkan manfaat dari keberadaan embarkasi di Bandara Dhoho. Terlebih, akses dari sebagian wilayah Jawa Timur bagian selatan menuju Surabaya masih membutuhkan perjalanan darat yang relatif panjang.
DPRD Kabupaten Kediri juga melihat rencana tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Bandara Dhoho.
Jika nantinya bandara tersebut melayani keberangkatan jamaah haji, aktivitas masyarakat di kawasan bandara diperkirakan meningkat. Keluarga yang mengantar jamaah berpotensi membutuhkan berbagai layanan, mulai dari kuliner, jajanan hingga oleh-oleh.
“Harapannya akan ada efek positif buat masyarakat sekitar. Orang yang mengantar jamaah bisa kulineran, jajanan-jajanan juga bisa laku,” kata Anang.
Meski demikian, Anang mengatakan pembahasan terkait rencana tersebut masih membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. DPRD Kabupaten Kediri juga akan melihat kebutuhan regulasi maupun kebijakan apabila rencana embarkasi haji di Bandara Dhoho direalisasikan.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Kediri siap memberikan dukungan sepanjang seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Intinya kami support dan harapannya yang menikmati juga masyarakat sekitar, baik Kabupaten Kediri dan sekitarnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyerahkan sertifikat tanah kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk mendukung rencana pembangunan Hotel Haji di kawasan Bandara Dhoho.
Lahan yang berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, tersebut memiliki luas sekitar 59.307 meter persegi. Tanah itu disiapkan sebagai salah satu fasilitas pendukung pelayanan jamaah haji di kawasan Bandara Dhoho.
Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengatakan pembangunan Hotel Haji diharapkan tidak hanya mendukung pelayanan jamaah haji, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri.
“Penyerahan sertifikat tanah ini menjadi langkah strategis dalam mendukung rencana pembangunan Hotel Haji di Kabupaten Kediri,” ujarnya.
Rencana pembangunan Hotel Haji tersebut menjadi bagian dari persiapan fasilitas pendukung di sekitar Bandara Dhoho. Pemerintah juga membuka kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga untuk merealisasikan pembangunan fasilitas tersebut.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya menyampaikan target Bandara Dhoho dapat dibuka sebagai embarkasi haji pada 2027.
Dengan target tersebut, berbagai fasilitas pendukung perlu dipersiapkan, termasuk akomodasi bagi jamaah. Realisasi Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan serta proses koordinasi dan ketentuan penyelenggaraan haji yang berlaku.
