Kediri – Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri kembali menunjukkan peran aktifnya dalam melindungi hak-hak anak melalui kewenangan perdata dan tata usaha negara. Pada Kamis, 12 Juni 2025, Kejari Kabupaten Kediri menghadiri dan melaksanakan persidangan perkara perdata Nomor 171/Pdt.P/2025/PN Gpr terkait permohonan pengangkatan wali terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.
Iwan Nuzuardi, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, menyampaikan, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri tersebut berlangsung dengan agenda pemeriksaan Surat Kuasa Khusus, dilanjutkan dengan tahapan pembuktian berupa pengajuan bukti surat dan pemeriksaan dua orang saksi. Dalam keterangan para saksi, terungkap bahwa calon wali bersedia menjamin kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam hal kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan moral.
“Calon wali juga menyatakan komitmennya untuk menjamin hak-hak dasar anak, khususnya perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, serta memastikan anak mendapatkan pendidikan yang layak, “jelasnya dalam reles Resmi yang disampaikan, Jumat (13/6/2025).
Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai pemohon dalam perkara ini, berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Permohonan ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, terutama bagi anak yang berada dalam situasi rentan sebagai korban tindak pidana.
“Negara harus hadir untuk memastikan anak-anak korban tindak pidana tetap memiliki masa depan. Kami menempuh langkah hukum ini agar hak-hak anak terlindungi dan tumbuh kembang mereka tetap terjamin,” tegas Iwan Nuzuardi, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.
Persidangan akan dilanjutkan pada Hari Kamis, 19 Juni 2025, dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri terus berkomitmen untuk hadir dalam setiap persoalan hukum yang menyangkut kepentingan umum, termasuk perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan, guna mewujudkan keadilan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
