Kediri, Kabarutama – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta seluruh kepala dinas dan camat se-Kabupaten Kediri bergerak bersama mengawal program strategis dan prioritas daerah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan data kesejahteraan masyarakat hingga angka stunting.
Arahan tersebut disampaikan Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Joyoboyo, Kompleks Kantor Pemkab Kediri, Senin (5/10).
Mas Dhito menegaskan, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri harus memiliki visi yang sama dalam menyukseskan program prioritas daerah. Termasuk memberikan dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) yang pelaksanaannya berdampak langsung terhadap masyarakat Kabupaten Kediri.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pendidikan. Mas Dhito meminta peningkatan kualitas pendidikan terus menjadi komitmen bersama, termasuk melalui evaluasi pencapaian Standar Nasional Pendidikan dan peningkatan rapor pendidikan.
“Terkait kompetensi guru, saya minta ditingkatkan,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan dan berbagai inovasi di bidang pendidikan juga perlu diperkuat melalui regulasi. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki roadmap dan strategi yang jelas dalam menyelesaikan persoalan akses serta kualitas pendidikan secara sistematis dan terukur.
Di sektor kesehatan, Mas Dhito menyoroti capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kediri yang pada September 2026 mencapai 97,88 persen.
Sementara itu, angka prevalensi stunting berdasarkan hasil bulan timbang menunjukkan tren penurunan. Pada Desember 2025, angka stunting tercatat 8,04 persen. Kemudian turun menjadi 7,67 persen pada Februari 2026 dan kembali turun menjadi 7,47 persen pada Agustus 2026.
Meski menunjukkan tren positif, Mas Dhito meminta jajaran pemerintah tidak hanya berorientasi pada angka persentase.
Ia menekankan pentingnya memastikan data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Persoalan data juga menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut, khususnya terkait desil atau peringkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masih adanya keluhan masyarakat mengenai data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya membuat pemerintah daerah perlu melakukan pengecekan kembali.
Mas Dhito pun meminta para camat memastikan kondisi data di wilayah masing-masing.
“Masalah desil ini tolong diselesaikan. Kepada camat saya minta tolong dicek berapa data desil yang tidak tepat di kecamatannya, berapa angka riil stunting, bukan persentasenya,” tegasnya.
Menurut Mas Dhito, akurasi data menjadi hal penting karena akan menentukan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.
Selain pendidikan, kesehatan, serta persoalan kemiskinan dan sosial, rapat tersebut juga membahas sejumlah program strategis dan prioritas daerah lainnya. Di antaranya bidang infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, hingga mitigasi bencana.
Mas Dhito juga kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mendukung berbagai Program Strategis Nasional.
Menurutnya, meskipun sejumlah program merupakan prioritas pemerintah pusat, keberadaannya harus tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.
“Meskipun program prioritas pemerintah pusat tapi tetap yang mendapatkan manfaat adalah masyarakat kita,” ujarnya.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mas Dhito meminta perangkat daerah memberikan pendampingan dan pembinaan agar koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal.
KDKMP juga diharapkan mampu bersinergi dengan potensi ekonomi yang telah berkembang di desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dengan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Kediri berharap berbagai program strategis tidak berhenti pada target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
