Kediri, Kabarutama – Pengurus Wilayah (PW) Pagar Nusa Jawa Timur akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan tindak pidana asusila yang menyeret sejumlah orang yang disebut-sebut merupakan anggota Pagar Nusa di Kabupaten Kediri. Sikap organisasi tegas: jika terbukti bersalah, anggota maupun pengurus yang terlibat harus menerima sanksi, termasuk pemecatan dari organisasi.
Penegasan tersebut disampaikan Taufiq Dwi Kusuma, SH, MH, perwakilan Bidang Hukum PW Pagar Nusa Jawa Timur. Ia menegaskan, organisasi tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Menurut Taufiq, tindakan asusila dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan. Terlebih, apabila perbuatan tersebut terbukti melanggar hukum dan aturan organisasi.
“Apabila memang benar anggota atau pengurus Pagar Nusa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diduga, maka harus ditindak. Jika melanggar aturan organisasi maupun melakukan tindak pidana, jelas bisa dikeluarkan,” tegas Taufiq, menyampaikan pesan Ketua PW Pagar Nusa Jawa Timur, KH M. Shobirin Fathurrahman.
Di tengah polemik yang berkembang, Taufiq meminta masyarakat tidak serta-merta mengaitkan dugaan tindak pidana tersebut dengan institusi Pagar Nusa.
Ia menjelaskan, dugaan perbuatan yang menjadi sorotan itu disebut terjadi di luar kegiatan organisasi. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut harus ditempatkan sebagai dugaan perbuatan individu, bukan tanggung jawab kelembagaan Pagar Nusa.
“Perbuatan yang dilakukan para pihak bukan pada saat kegiatan organisasi. Jadi, tidak dibenarkan apabila persoalan ini diklaim sebagai persoalan organisasi, khususnya Pagar Nusa,” ujarnya.
Meski demikian, PW Pagar Nusa Jawa Timur menyatakan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Organisasi juga menegaskan tidak akan mencampuri kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.
Tak hanya persoalan hukum, PW Pagar Nusa Jawa Timur ternyata juga menyoroti dinamika internal kepengurusan Pagar Nusa di Kabupaten Kediri.
Taufiq mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi mengenai persoalan internal tersebut. Ia mendorong agar konflik segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi dengan melibatkan pengurus wilayah hingga pengurus pusat.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan internal tidak semakin melebar dan berdampak terhadap soliditas anggota maupun hubungan organisasi dengan masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota Pagar Nusa di Kediri agar tidak mudah terpancing informasi yang beredar.
“Kami berharap anggota Pagar Nusa jangan sampai terprovokasi. Persoalan ini tidak ada kaitannya dengan organisasi. Mari kita kedepankan dialog dan mencari solusi yang baik,” katanya.
Dalam pernyataannya, Taufiq turut menyinggung adanya pihak yang disebut mengatasnamakan organisasi tertentu ketika memberikan pendampingan hukum.
Ia menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan profesi advokat maupun hak seseorang untuk mendapatkan pendampingan hukum. Namun, setiap pihak yang mengklaim mewakili organisasi harus memiliki mandat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Taufiq juga merespons informasi mengenai dugaan ancaman pengerahan massa ke salah satu instansi kepolisian. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti sumber informasi tersebut.
Kendati demikian, ia menegaskan Pagar Nusa tidak membenarkan segala bentuk ancaman maupun intimidasi dalam penyelesaian persoalan hukum.
“Kalau sampai terjadi tindakan seperti itu, pengurus wilayah akan mengambil sikap,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Taufiq kembali mengingatkan agar persoalan dugaan tindak pidana asusila tersebut tidak digeneralisasi sebagai persoalan organisasi.
“Ini murni persoalan personal oleh oknum-oknum yang diduga terlibat, bukan bidang sosial atau kegiatan organisasi,” pungkasnya.















