BLITAR – Penerapan operasional Makam Bung Karno (MBK) selama 24 jam yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar menuai beragam tanggapan. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum tepat apabila langsung disimpulkan berhasil maupun gagal karena masa penerapannya masih relatif singkat.
Aktivis Literasi Kota Blitar, Zaki Mustofa, mengatakan pemerintah masih membutuhkan waktu untuk melihat dampak nyata dari kebijakan tersebut. Menurutnya, penerapan MBK 24 jam bahkan belum berlangsung selama satu bulan.
Pernyataan itu disampaikan Zaki menyikapi kritik Mohammad Samanhudi Anwar, Tokoh Aliansi Pecinta Bung Karno, yang sebelumnya mempersoalkan kebijakan operasional MBK selama 24 jam.
Samanhudi menilai kebijakan tersebut belum memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar, terutama pelaku usaha, pedagang hingga tukang becak yang menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan MBK.
Berbeda dengan pandangan tersebut, Zaki meminta semua pihak memberikan ruang bagi kebijakan baru tersebut untuk berjalan terlebih dahulu. Ia menilai diperlukan rentang waktu tertentu agar dampaknya dapat terlihat dan diukur secara lebih objektif.
“Dalam kebijakan publik ada istilah policy lag, yakni jeda waktu antara saat sebuah kebijakan diterapkan dengan munculnya dampak yang ditimbulkan. Kalau MBK 24 jam baru berjalan, tentu belum bisa langsung disimpulkan hasilnya,” ujar Zaki.
Menurut dia, evaluasi awal setidaknya dapat dilakukan setelah kebijakan berjalan sekitar tiga bulan. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah mulai memiliki data yang lebih representatif mengenai perubahan pola kunjungan wisatawan, perputaran omzet pedagang, aktivitas tukang becak, tingkat hunian penginapan serta geliat ekonomi pada malam hari.
“Kalau baru berjalan beberapa minggu, data dan polanya belum cukup terbentuk. Jadi akan sulit menentukan apakah kebijakan ini perlu dipertahankan, diperbaiki atau justru diubah,” jelasnya.
Meski meminta evaluasi dilakukan secara proporsional, Zaki tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan yang muncul di tengah masyarakat. Baginya, kritik maupun pro-kontra merupakan bagian yang wajar ketika sebuah kebijakan baru mulai diterapkan.
Ia menyebut pemerintah tetap perlu mencatat setiap keluhan yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari proses monitoring. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul sejak awal dapat menjadi bahan evaluasi ketika pemerintah melakukan peninjauan kebijakan.
“Keluhan masyarakat tentu jangan diabaikan. Itu tetap menjadi bahan monitoring. Tetapi melihat usia kebijakannya yang masih sangat muda, kita juga harus memberikan waktu agar dampaknya bisa terlihat,” katanya.
Zaki juga mendorong Pemkot Blitar lebih aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan warga yang menjalankan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan Makam Bung Karno.
Menurutnya, sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemerintah. Pelibatan tokoh masyarakat di sekitar kawasan MBK juga penting agar informasi mengenai tujuan dan mekanisme operasional 24 jam dapat dipahami secara utuh.
“Pemerintah perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi. Tokoh masyarakat juga bisa dilibatkan agar komunikasi dengan warga lebih mudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tuturnya.
Lebih lanjut, Zaki mengingatkan agar perbedaan pandangan mengenai kebijakan MBK 24 jam tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Menurutnya, pro-kontra merupakan hal biasa dalam setiap perubahan kebijakan. Persoalan justru dapat menjadi lebih rumit apabila perbedaan pendapat tersebut sengaja diarahkan untuk memprovokasi masyarakat.
“Perbedaan pendapat sebenarnya wajar dan bisa diselesaikan melalui komunikasi. Yang perlu dihindari adalah ketika ada pihak yang sengaja memprovokasi sehingga masyarakat berhadap-hadapan dengan pemerintah,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat mendapatkan informasi yang utuh sehingga dapat memberikan penilaian berdasarkan fakta dan perkembangan di lapangan, bukan berdasarkan isu yang belum teruji.
“Kasihan masyarakat kalau justru diadu dengan pemerintah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi dan edukasi supaya mereka bisa memahami kebijakan secara utuh,” pungkas Zaki.
