Sumenep – Polres Sumenep, Jawa Timur, berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah yang dilakukan oleh seorang pelaku berinisial AMB. Dalam kasus ini, sebanyak 60 calon jemaah umrah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp2,1 miliar.
Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, S.I.K, menjelaskan bahwa tersangka AMB menawarkan paket perjalanan ibadah umrah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan 2023. Paket tersebut dijual seharga Rp30 juta per orang untuk durasi 16 hari.
“Tersangka menawarkan layanan umrah seolah-olah resmi, padahal tidak memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan ibadah umrah,” ujar AKBP Rivanda dalam konferensi pers, Kamis (29/5).
Kasus ini bermula pada Agustus 2022 ketika sejumlah warga Pamekasan berkonsultasi dengan PT Annuqa, biro yang diketahui pernah memberangkatkan jemaah pada 2019. Salah satu tokohnya, KH Ahmad Muhajir, kemudian melakukan sosialisasi program umrah di Masjid Al-Falah, tempat mayoritas korban berasal.
Antusiasme warga tinggi, dan jumlah pendaftar mencapai 60 orang. Para calon jemaah menyetorkan dana secara bertahap, termasuk tambahan biaya Rp7,5 juta yang diminta menjelang keberangkatan.
Namun, pada 4 April 2023, keberangkatan mendadak dibatalkan pada dini hari dengan alasan pelunasan tiket belum dilakukan. Keesokan harinya, diadakan pertemuan di rumah salah satu jemaah. Dalam pertemuan tersebut, KH Ahmad Muhajir membawa seseorang bernama Sabar untuk menenangkan jemaah dan menawarkan dua opsi: tetap berangkat atau refund dana.
Refund dijanjikan akan dilakukan paling lambat 30 April 2023, dengan syarat para jemaah tidak melapor ke pihak berwajib. Namun hingga kini, tidak ada satu pun jemaah yang mendapatkan uangnya kembali.
Merasa ditipu, para korban akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Sumenep.
Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa, tanda terima pembayaran dan 45 lembar kwitansi setoran tambahan biaya, Dokumen e-visa, Rekening koran atas nama Badarus Syamsi, dan Flashdisk berisi rekaman komunikasi dan dokumen digital.
Barang bukti tersebut menguatkan dugaan bahwa tersangka memang tidak memiliki niat untuk memberangkatkan jemaah.
“Tersangka saat ini telah kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” tegas Kapolres.
Atas perbuatannya, AMB dijerat dengan Pasal 124 jo Pasal 117, subsider Pasal 122 jo Pasal 115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tersangka terancam hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp6 miliar.
