SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Nurkholis (NK), sebagai tersangka dalam perkara dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan izin di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. Setelah penetapan tersebut, Nurkholis langsung dilakukan penahanan.
Sebelum menjabat sebagai Kepala DLH Jatim, Nurkholis diketahui pernah menduduki posisi Kepala Dinas ESDM Jatim pada periode Januari hingga Agustus 2024.
Aspidsus Kejati Jatim, IG Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada keterlibatan Nurkholis dalam praktik pengumpulan uang dari pemohon izin yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi.
Dalam perkara ini, Nurkholis diduga memerintahkan dua pejabat di lingkungan Dinas ESDM Jatim, yakni Kepala Bidang Pertambangan Oni Setiawan (OS) dan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Ertika Dinawati (ED), untuk meminta sejumlah uang kepada pihak yang mengajukan perizinan.
Dari proses penyidikan, kejaksaan juga telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya uang tunai senilai Rp615 juta serta emas batangan dengan berat 50 gram. Penyitaan uang tersebut dilakukan berdasarkan surat tertanggal 11 Agustus 2026, sementara penyitaan emas tercatat dalam surat tertanggal 16 April 2026.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, Nurkholis disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.















