Kediri, kabarutama – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyoroti masih banyaknya siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor meski belum cukup umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
Temuan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Dhito saat meninjau pelaksanaan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMPN 2 Ngasem, Kabupaten Kediri, Senin (13/7/2026).
Dalam dialog bersama para siswa, Mas Dhito mengaku mendapati cukup banyak peserta didik yang datang ke sekolah mengendarai sepeda motor. Menurutnya, kondisi itu menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan anak.
“Yang pertama adalah penggunaan kendaraan bermotor yang digunakan oleh siswa-siswi di bawah umur. Jadi belum punya SIM, belum boleh bawa motor, sudah bawa motor. Dan rata-rata nggak pakai helm,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh sekolah saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan orang tua agar keselamatan peserta didik menjadi prioritas.
Selain persoalan keselamatan berlalu lintas, Mas Dhito juga memastikan tidak ada siswa yang terkendala memperoleh seragam sekolah karena alasan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Kediri, kata dia, siap memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa yang membutuhkan.
“Tadi saya tanya, kalau ada yang keberatan silakan mengajukan keberatan dan kita berikan gratis,” katanya.
Mas Dhito menegaskan tidak ingin ada peserta didik jenjang PAUD hingga SMP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah gagal atau terkendala mengikuti pendidikan hanya karena tidak mampu membeli seragam sekolah. Ia juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pungutan yang tidak semestinya di lingkungan sekolah.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito mengingatkan peserta didik baru untuk rajin belajar, menggunakan gawai secara bijak, menghormati orang tua, serta menghindari segala bentuk perundungan.
“Stop untuk tidak melakukan bullying. Saya menjelaskan bahwa bullying itu tidak hanya fisik, tapi verbal itu juga bagian dari bullying,” tegasnya.
Menurut Mas Dhito, lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan harus dibangun sejak hari pertama MPLS agar peserta didik dapat belajar dengan tenang.
Ia juga menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Kediri. Selain mengembangkan sekolah unggulan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar setiap tahun untuk program beasiswa.
“Ya karena saya percaya sampai dengan hari ini bahwa untuk memutus mata rantai kemiskinan, paling cepat itu adalah dengan pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Bupati dengan memperkuat pengawasan selama pelaksanaan MPLS.
Menurut Muhsin, seluruh sekolah diminta memastikan MPLS berlangsung ramah anak, tanpa perploncoan, bullying, maupun pungutan dalam bentuk apa pun.
“MPLS yang ramah ya artinya tidak ada perploncoan, tidak ada bullying, tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh ada iuran apa pun terkait MPLS,” katanya.
