Jakarta, Kabarutama – Iming-iming gaji ribuan dolar AS dan bonus ratusan juta rupiah ternyata menjadi pintu masuk dugaan praktik perdagangan orang (TPPO). Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk bekerja di Rusia dengan janji pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan hingga tenaga medis. Namun, hasil penyidikan Bareskrim Polri mengungkap dugaan fakta berbeda: para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Kasus perekrutan tentara bayaran tersebut menjadi salah satu dari lima perkara TPPO yang berhasil diungkap Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri.
Pengungkapan lima perkara itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Total terdapat 13 korban dan 13 tersangka yang telah ditetapkan dalam lima laporan polisi.
Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengungkapkan, modus perdagangan orang kini semakin beragam. Para pelaku diduga memanfaatkan media sosial, teknologi komunikasi, hingga kesulitan ekonomi masyarakat untuk menjaring korban.
“Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri,” ujar Nurul.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia melalui media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram.
Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar USD 35.000 atau sekitar Rp620 juta, gaji USD 3.000 per bulan, serta fasilitas keberangkatan gratis.
Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua tersangka berinisial IG dan HS yang kini telah ditahan.
Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia. Sementara tiga orang lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Pada perkara lainnya, lima WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan tawaran pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Mereka dijanjikan gaji USD 3.000 dan bonus penandatanganan kontrak USD 10.000. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai kenyataan karena para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Penyidik telah menetapkan seorang tersangka berinisial MI yang diduga menjadi penanggung jawab perekrutan. Tersangka juga diduga memperoleh keuntungan USD 1.000 untuk setiap orang yang direkrut melalui transaksi dompet aset kripto.
Tak hanya modus perekrutan tenaga kerja, Bareskrim juga membongkar dugaan praktik perdagangan perempuan berkedok pengantin pesanan atau bride trafficking.
Dalam perkara ini, para perempuan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China. Mereka ditawari mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta sampai Rp5 juta.
Namun, hasil penyidikan menemukan dugaan jaringan perdagangan perempuan yang melibatkan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China.
Foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. Nilai transaksi yang terungkap dalam penyidikan bahkan mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta untuk setiap perempuan.
Tiga korban berhasil diidentifikasi dalam perkara ini. Penyidik juga telah menetapkan tiga tersangka yang diduga berperan sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.
Kasus lain yang tak kalah memprihatinkan berkaitan dengan dugaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Perkara ini bermula dari perekrutan seorang perempuan berinisial M yang dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp1,2 juta.
Korban diberangkatkan pada Agustus 2024. Namun, pada Februari 2026, pihak keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.
Dalam pengembangan perkara, penyidik menetapkan lima tersangka yang diduga terlibat dalam proses perekrutan, pemberian sponsor, hingga pengurusan dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.
Sementara itu, dalam perkara berbeda, tujuh perempuan dari sejumlah daerah di Indonesia dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki.
Para korban telah difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, hingga tiket perjalanan. Namun, upaya pemberangkatan berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026.
Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan, pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap PT ANP yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Pada 30 September 2025, perusahaan tersebut dikenai sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI melalui Keputusan Dirjen Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025.
Meski sanksi sempat diakhiri pada 17 November 2025 setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, status perusahaan tetap dalam pengawasan selama 12 bulan.
Namun, pada Februari 2026 kembali muncul pengaduan terkait PMI bernama Sudari SM. Hasil pendalaman menemukan dugaan keterlibatan kembali PT ANP dalam fasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS.
Atas temuan tersebut, Kementerian P2MI mencabut SIP2MI PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tertanggal 10 September 2026.
“Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia,” jelas Guritno.
Direktur Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan, pengungkapan lima perkara tersebut tidak berhenti pada penetapan para tersangka.
Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk pihak yang merekrut, membiayai, mengatur perjalanan, menerima keuntungan, hingga pihak yang mengendalikan aliran dana.
Polri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus fantastis, terutama apabila perekrutan dilakukan melalui media sosial tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur penempatan.
Masyarakat diminta memastikan perusahaan penempatan PMI memiliki izin resmi, kontrak kerja yang jelas, asuransi, serta visa kerja sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menegaskan, perekrutan menjadi tentara asing dengan iming-iming gaji besar dapat masuk dalam kategori TPPO apabila disertai tipu muslihat, penyalahgunaan kerentanan ekonomi, dan berujung pada eksploitasi.
Para tersangka dalam lima perkara tersebut dijerat dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor,” tegas Yolanda.
Bareskrim Polri memastikan upaya pengungkapan jaringan TPPO terus dikembangkan, disertai langkah pencegahan melalui edukasi masyarakat, kampanye Rise and Speak, serta penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan mitra internasional.
Di balik janji gaji besar dan masa depan yang menjanjikan, masyarakat perlu waspada. Sebab, tawaran pekerjaan yang terlihat menggiurkan bisa saja menjadi pintu masuk praktik perdagangan manusia.
