Kediri, Kabarutama – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta seluruh camat dan kepala puskesmas di Kabupaten Kediri memperkuat sinergi dalam menjalankan program prioritas di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang diinstruksikan adalah membentuk satuan tugas (satgas) kesehatan lintas sektor di setiap kecamatan.
Arahan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Dhito usai memberikan pengarahan kepada seluruh kepala puskesmas dan camat di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Senin (3/8).
Menurut Mas Dhito, satgas di tingkat kecamatan tidak hanya bertugas menangani persoalan stunting, tetapi juga penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC), HIV, dan demam berdarah dengue (DBD).
“Saya minta untuk dibentuk satgas di tiap kecamatan, tidak hanya bicara stunting, tapi juga HIV, TBC dan demam berdarah,” ujar Mas Dhito.
Ia menjelaskan, pembentukan satgas bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan setiap kecamatan memiliki data kesehatan yang akurat dan selalu diperbarui. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih tepat sasaran.
Mas Dhito mencontohkan penanganan stunting yang menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Kediri, prevalensi stunting tercatat sebesar 8,07 persen pada Agustus 2025 dan turun menjadi 7,54 persen pada Bulan Timbang Februari 2026.
Meski demikian, ia meminta seluruh camat mengetahui secara rinci kondisi di wilayah masing-masing agar setiap kasus dapat dipantau dan ditangani secara optimal.
Selain stunting, Mas Dhito juga menginstruksikan puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia (lansia), termasuk menjangkau lansia yang selama ini belum memperoleh layanan kesehatan secara rutin.
Dalam kesempatan itu, ia turut menekankan pentingnya peningkatan kegiatan pelacakan (tracing) terhadap kasus DBD, TBC, maupun HIV guna menekan risiko penularan di masyarakat.
Bupati dua periode tersebut berharap komunikasi antara camat dan kepala puskesmas terus terjalin dengan baik, disertai koordinasi dan pembaruan data kesehatan secara berkala.
“Camat sama Kepala Puskesmas komunikasinya harus harmonis, saling koreksi boleh karena ini urusan kesehatan,” tegasnya.
