Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendukung penguatan peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dalam menjaga etika dan marwah lembaga legislatif, termasuk dalam pengawasan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus.
Hal itu disampaikan Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, saat menghadiri sosialisasi peran dan fungsi MKD DPR RI yang digelar di Mapolres Kediri, Rabu (4/2/2026).
Mas Dhito menilai fungsi pengawasan yang dijalankan MKD DPR RI telah berjalan efektif dan efisien, bahkan mencakup aspek etika anggota dewan. Menurutnya, praktik baik tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah.
“Ada beberapa hal yang menginspirasi kami yang ada di tingkat daerah. Fungsi pengawasan dari MKD efektif dan efisien, sampai hal-hal yang tingkatnya etika itu diawasi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, hasil sosialisasi tersebut akan menjadi bahan diskusi bersama jajaran legislatif di Kabupaten Kediri, khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Kehormatan DPRD setempat.
Mas Dhito menilai, efektivitas MKD DPR RI patut ditiru dan diimplementasikan di daerah agar penguatan badan kehormatan dapat berjalan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Selain itu, dalam sosialisasi tersebut MKD DPR RI juga menyampaikan ketentuan penggunaan TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI. Sosialisasi ini bertujuan memperjelas identifikasi kendaraan dinas legislatif pusat agar dapat dibedakan dari kendaraan lain yang tidak berhak menggunakannya.
Mas Dhito menegaskan, ketegasan serupa juga akan diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
“Ini menjadi inspirasi juga bagi kami. Jika nanti ada pejabat dinas di Kabupaten Kediri yang memalsukan nomor kendaraan atau menggunakan tanda yang tidak semestinya, akan kami berikan sanksi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, H. Adang Daradjatun, menjelaskan bahwa tugas utama MKD adalah menjaga kehormatan, martabat, dan etika seluruh anggota DPR RI, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara seperti TNKB khusus.
Menurutnya, sosialisasi tersebut penting dilakukan menyusul adanya temuan pemalsuan nomor polisi khusus oleh oknum anggota maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab di sejumlah daerah.
“Oleh karena itu, kami memohon bantuan kepada Bapak Bupati dan Kapolres untuk bersama-sama mengawasi etika anggota DPR di manapun berada,” pungkasnya.
