Jakarta — Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) X, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia melakukan audiensi dengan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, pada Senin (31/3). Pertemuan tersebut menekankan pentingnya pelibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pelestarian dan penguatan kebudayaan nasional.
Dalam pertemuan itu, Fadli Zon menyampaikan harapannya agar seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas Islam, dapat berkontribusi aktif dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat identitas budaya bangsa.
“Kementerian Kebudayaan berharap semua unsur dan institusi dapat turut memajukan kebudayaan nasional secara bersama-sama, termasuk lembaga-lembaga ormas seperti LDII,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya membuka peluang kerja sama dengan LDII yang memiliki jaringan pendidikan luas, mulai dari pondok pesantren hingga perguruan tinggi. Menurutnya, peran lembaga pendidikan sangat strategis dalam membentuk karakter dan memperkuat nilai-nilai budaya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso, menjelaskan bahwa Munas X LDII yang akan digelar pada 7–9 April 2026 tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal, tetapi juga momentum untuk merespons dinamika global.
“Kita menghadapi perubahan lingkungan strategis global, baik dari sisi geopolitik maupun geoekonomi. Hal ini menuntut adanya penguatan ketahanan di berbagai sektor,” kata Chriswanto.
Ia menambahkan bahwa tema Munas kali ini menitikberatkan pada penguatan ketahanan menghadapi tantangan global, yang mencakup ketahanan pangan, energi, mental, hingga kebangsaan. Menurutnya, aspek kebudayaan memiliki peran penting dalam membangun ketahanan moral masyarakat.
“Salah satunya adalah membangun ketahanan moral melalui kebudayaan. Karena itu, kami menghadirkan Menteri Kebudayaan sebagai narasumber,” ujarnya.
Audiensi tersebut juga dihadiri sejumlah pengurus DPP LDII, di antaranya Singgih Tri Sulistyono, Wahjoe Setiono, Tri Gunawan Hadi, dan Netti Herawati.
Munas X LDII dijadwalkan berlangsung pada 7–9 April 2026 dengan mengangkat isu-isu strategis nasional dan global, serta memperkuat peran organisasi dalam pembangunan bangsa.
