Blitar – Bupati Blitar Rini Syarifah menandatangani prasasti sebagai tanda di mulainya perpindahan nama dan tempat dari PT BPR Hambangun Artha Selaras (HAS) menjadi BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda. Badan usaha milik daerah (BUMD) yang sebelumnya berkantor pusat di Tulungagung, saat ini pindah ke Kabupaten Blitar.
Bupati Rini Syarifah memberikan apresiasi kepada jajaran komisaris, direksi dan karyawan BUMD karena telah menyelamatkan perusahaan yang hampir gulung tikar berhasil bangkit dan menunjukkan progres yang positif.
“Kami ingat betul kondisi perusahaan ini tiga tahun lalu. Non Performing Loan (NPL) hampir mencapai angka 80 persen. Dan hampir tidak mungkin dilanjutkan usahanya,” ungkap bupati.
Lanjut Bupati, DPR juga telah menyarankan untuk dilakukan pembubaran BUMD tersebut karena selama tidak memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melihat kondisi tersebut, Pemkab Blitar pada 2021 mengambil langkah koordinasi dengan OJK untuk melihat peluang usaha sekaligus recovery-nya jika masih memungkinkan untuk dipertahankan.
“Alhamdulillah masih ada peluang dan OJK menerima dengan baik komitmen pemerintah untuk menyehatkan BUMD ini,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) sebagai momentum istimewa karena dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-16 BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda.
Bupati menyebut perjuangan ekstra keras dilakukan oleh personel baru karena memiliki progres yang baik meski belum bisa berkontribusi untuk pendapatan daerah.
“Ya ibarat orang masuk ICU, butuh proses, juga butuh asupan yang tepat untuk kembali sehat dan produktif,” jelasnya.
Kini, NPL PT BPR Penataran tinggal 12 persen. Artinya, sebagian besar persoalan kredit berhasil diselesaikan dengan baik. Bupati berharap pada 2025 nanti, NPL bisa terus diturunkan paling tidak di angka 5 persen.
Bupati juga terus mendorong agar kantor pusat pindah ke Kabupaten Blitar. Dengan harapan, BUMD tersebut dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk Kabupaten Blitar.
“Kan agak aneh ya, perusahaan milik Blitar tapi kantor pusatnya di Tulungagung. Dan melalui proses yang panjang dan syarat yang tak mudah mulai hari ini kantor pusat berada Kabupaten blitar,” katanya.
Bupati Berharap di usia 16 tahun BPR Penataran berdiri sebagai BUMD menjadi semakin produktif, sehingga bisa memberi kontribusi terhadap daerah.
“Sudah mulai bisa lari kencang, tinggal nanti disupport agar bisa berkontribusi untuk daerah,” harapnya.
Komisaris Utama BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda Agung Andoko Putro menambahkan, langkah yang akan dilakukan pergantian pengurus yaitu melakukan peningkatan kredit sebagai sumber pendapatan, kemudian peningkatan kualitas atau menurunkan angka NPL alias kredit yang bermasalah.
Sebelumnya ada sekitar Rp 12 miliar total kredit macet, adalah total jumlah kredit sekitar Rp 15 miliar hanya Rp 3 miliar kredit yang berjalan.
“Jadi penurunan NPL ini bukan semata karena pertumbuhan kredit. Tapi keberhasilan dalam menekan jumlah kredit macet. Sekarang hanya tinggal Rp 3 miliar kredit yang bermasalah dan butuh perhatian,” Pungkasnya.
