Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui dukungan penuh terhadap investasi peternakan sapi perah oleh pengusaha lokal PT IBS Farm yang akan beroperasi di Kecamatan Plosoklaten.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dhito, menyatakan apresiasinya atas komitmen investor lokal dalam pengembangan sektor peternakan, sekaligus menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat miskin.
“Pada prinsipnya kami sangat mendukung. Apalagi pihak investor siap menyerap tenaga kerja dari warga miskin. Ini sangat sejalan dengan program kami dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem,” ujar Mas Dhito saat pertemuan di Kantor Pemkab Kediri, Jumat (4/7/2025).
PT IBS Farm menargetkan mengelola hingga 3.000 ekor sapi perah secara bertahap. Pada tahap awal tahun ini, sebanyak 500 ekor sapi akan didatangkan dari Australia, dan 100 ekor pertama sudah masuk karantina sebelum dikirim ke peternakan di Kediri.
Pemilik IBS Farm, Muhammad Rofiq, menegaskan bahwa seluruh tenaga kerja akan diambil dari masyarakat sekitar, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kami sudah komunikasi dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan data warga miskin yang akan kami rekrut. Ini jadi bagian dari komitmen sosial kami,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menyampaikan bahwa saat ini produksi susu nasional baru mencukupi 21 persen dari total kebutuhan sebesar 4,7 juta ton per tahun. Sisanya masih harus diimpor.
“Produksi susu kita baru sekitar 1 juta ton per tahun. Jawa Timur memegang peran penting karena 60 persen populasi sapi perah nasional ada di sini,” jelas Makmun.
Ia menilai kehadiran investor lokal seperti IBS Farm merupakan peluang besar untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memberdayakan daerah penghasil seperti Kediri.
Agar investasi berjalan lancar, Mas Dhito meminta seluruh jajarannya untuk membantu proses perizinan agar tidak terhambat oleh kendala administratif.
“Kita sudah menanti investor datang. Ini sudah di depan mata, jangan sampai gagal karena masalah administrasi,” tegasnya.
Langkah Pemkab Kediri yang mendorong investasi berbasis kerakyatan ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pro-rakyat bisa berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi. Jika sukses, model ini bisa direplikasi di daerah lain.
