Kediri – Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (7/10/2026).
Dalam penyampaiannya, Sulistyo Budi, S.I.P., yang membacakan pandangan fraksi, mengawali dengan refleksi atas peristiwa kebakaran hebat yang melanda Gedung Sekretariat, Gedung Bupati, dan Gedung DPRD Kabupaten Kediri pada 28 Agustus lalu.
“Peristiwa pilu ini bukan sekadar kerusakan fisik, tetapi jeritan hati nurani yang tak lagi terdengar,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Fraksi NasDem menyampaikan keprihatinan atas kerugian yang mencapai sekitar Rp160 miliar, yang tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menghanguskan sejumlah dokumen vital pemerintahan.
“Ini adalah tamparan keras yang harus kita renungkan bersama,” tegas Sulistyo Budi.
Fraksi NasDem kemudian menyoroti tiga hal penting:
Responsivitas Pemerintah: Pemerintah daerah diminta lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Komunikasi Publik: Pemerintah diminta memperbaiki saluran komunikasi yang terbuka dan responsif.
Masalah Belum Terselesaikan: Sejumlah isu seperti reforma agraria di Puncu dan Ngancar serta pencemaran air sumur di Plosoklaten disebut masih perlu perhatian serius.
Fraksi NasDem juga mengutip pesan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo.
“Ilmu yang didapat harus diamalkan. Namun, keikhlasan dalam mengamalkannya adalah kunci,” tutur Khofifah.
Menurut Fraksi NasDem, semangat keikhlasan ini harus menjadi ruh dalam setiap perencanaan pembangunan, termasuk dalam penyusunan RAPBD 2026.
Analisis RAPBD 2026, Pendapatan Daerah Total Rp3,128 triliun, turun 5,84% dibanding realisasi 2024. Pajak Daerah diproyeksikan naik 1,38% menjadi Rp468 miliar.
Retribusi Daerah meningkat signifikan 188,65% dari Rp110 miliar menjadi Rp320 miliar. Fraksi mengingatkan agar kenaikan ini tidak membebani masyarakat.
Pendapatan Transfer menurun 14,57% atau sekitar Rp380 miliar.
Belanja Daerah, Total Rp3,324 triliun, turun 4,93% dari realisasi 2024. Belanja Operasi naik 2,58%, sementara Belanja Modal turun tajam 34,66%.
Belanja Tidak Terduga melonjak 869,49% menjadi Rp15 miliar, dan Fraksi NasDem meminta penjelasan rinci penggunaannya.
Belanja Transfer turun 19,53% atau Rp134 miliar. Pembiayaan dan Dana Cadangan, Penerimaan pembiayaan turun 19,53%.
Fraksi NasDem juga menyoroti alokasi dana cadangan Rp30 miliar yang rencananya untuk Pilkada. Menurut fraksi, sesuai putusan MK No.135/2024, Pilkada Kediri baru akan digelar pada 2031, sehingga dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan prioritas.
“Pemerintah daerah tidak boleh mengendapkan dana terlalu lama atau idle money,” tegas fraksi.
Rekomendasi Fraksi NasDem
1. Pemerintah daerah diminta menyusun program prioritas yang lebih cermat dan berdampak langsung.
2. Komitmen untuk memenuhi anggaran wajib (mandatory spending) di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
3. Meningkatkan komunikasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
4. Pembangunan fasilitas publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2024.
Dengan demikian, Fraksi NasDem menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus menjadi instrumen pembangunan yang responsif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.
