BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pokok Pikiran (Pokir) pada Selasa (11/3/2025). Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan rekomendasi pembangunan kepada eksekutif Pemerintah Kabupaten Blitar, berdasarkan hasil reses anggota dewan di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Blitar ini dihadiri oleh Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdiansyah. Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, memimpin jalannya sidang, didampingi oleh Wakil Ketua M. Rifa’i dan Susi Narulita. Sejumlah anggota DPRD serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut serta dalam pertemuan tersebut.
Dalam sambutannya, Supriadi menjelaskan bahwa Pokir merupakan bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD. Pokir ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), guna memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Rapat Paripurna Pokir ini menjadi agenda rutin yang harus dilakukan oleh DPRD sebagai penyambung suara rakyat. Kami memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah mempercayakan mandatnya kepada kami,” ujar Supriadi usai memimpin rapat.
Ia menambahkan, laporan Pansus Pokir kali ini mencakup berbagai sektor pembangunan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. DPRD berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi referensi bagi eksekutif dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif.
“Pokir yang kita bahas hari ini akan disusun dan diselaraskan dengan program kerja pemerintah daerah. Jika tidak ada kendala, rencana ini akan direalisasikan pada tahun 2026,” jelas Supriadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menyampaikan apresiasinya terhadap laporan yang disampaikan oleh DPRD. Menurutnya, masukan dari para legislator akan semakin memperkaya gagasan pembangunan daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Poin-poin yang disampaikan dalam rapat ini sangat penting dan akan kami pertimbangkan lebih lanjut. Semua usulan ini akan dibahas bersama serta dipadukan dengan berbagai masukan dari tokoh masyarakat,” kata Rijanto.
Dengan adanya Pokir, DPRD berharap setiap kebijakan pembangunan yang diambil oleh eksekutif benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Ke depan, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
