Blitar – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Blitar masa khidmat 2025–2026 resmi dilantik pada Minggu, 21 Desember 2025. Prosesi pelantikan yang mengangkat tema “Dharma Paraga PMII, Āśrama Ngwiji Kṛtabhumi” tersebut berlangsung di Kampung Coklat, Kabupaten Blitar.
Sejumlah tokoh dari unsur pemerintahan, legislatif hingga penyelenggara pemilu turut hadir dalam agenda tersebut. Pemerintah Kabupaten Blitar diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Suhendro Winarso. Selain itu, hadir Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Adi Santoso, serta Ketua KPU Blitar, Ahmad Sugino yang juga pernah menjabat sebagai Ketua PC PMII Blitar periode 2018–2019.
Acara pelantikan juga dihadiri jajaran Komisioner KPU Kabupaten dan Kota Blitar, di antaranya Chepto Roesdyanto selaku Komisioner KPU Kabupaten Blitar, Abdul Aziz dari KPU Kota Blitar serta Hernawan Miftakhul Khabib. Kehadiran para alumni dan tokoh publik tersebut mencerminkan kuatnya keterkaitan historis PMII dengan dinamika demokrasi dan kebijakan publik di daerah Blitar Raya.
Ketua PC PMII Blitar terlantik masa khidmat 2025-2026, M. Riski Fadila, menyampaikan bahwa tema pelantikan bukan sekadar slogan seremonial, melainkan arah perjuangan organisasi ke depan.
Ia menjelaskan bahwa Dharma Paraga dimaknai sebagai spirit pengabdian kader PMII yang berkarakter pejuang, sementara Āśrama Ngwiji Kṛtabhumi merupakan upaya membumikan nilai keislaman, keindonesiaan dan kemahasiswaan dalam kehidupan sosial masyarakat Blitar Raya.
“PMII Blitar harus menjadi rumah kaderisasi sekaligus garda intelektual yang peka terhadap persoalan rakyat. Kami berkomitmen agar PMII tidak terlepas dari realitas sosial dan tetap berpihak pada nilai keadilan serta kaum yang terpinggirkan,” ujar Riski.
Sementara itu, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Masjudin menegaskan pentingnya peran strategis PC PMII Blitar dalam mengawal isu-isu krusial di daerah. Ia secara khusus menyoroti persoalan agraria yang hingga kini masih menjadi problem utama di Blitar Raya.
“Sebagian besar masyarakat Blitar Raya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Karena itu, isu agraria harus menjadi perhatian serius PC PMII Blitar. PMII tidak boleh abai dalam mengawal konflik tanah dan keadilan bagi para petani,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Besar (PB) PMII, Arafat Soleman. Ia menekankan bahwa PMII memiliki tanggung jawab historis untuk senantiasa berdiri di sisi rakyat. Menurutnya, PC PMII Blitar perlu memperkuat kerja-kerja advokasi, riset kebijakan serta pendampingan masyarakat secara berkelanjutan.
“PMII harus mampu menjadi penghubung antara kepentingan rakyat dan kebijakan negara. Advokasi serta pemberdayaan masyarakat tidak boleh bersifat insidental, melainkan harus dibangun sebagai gerakan yang terstruktur dan berbasis data,” ujar Arafat.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru tersebut, PC PMII Blitar diharapkan mampu melanjutkan tradisi intelektual dan perjuangan sosial PMII sekaligus memperkokoh peran strategisnya dalam merespons berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Blitar Raya.
