Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH. An’im Falachuddin Mahrus, mendorong pemerintah agar Embarkasi Haji Bandara Dhoho Kediri dapat difungsikan mulai tahun 2027. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf.
Gus An’im menyoroti belum siapnya Embarkasi Dhoho Kediri untuk musim haji 2026, meskipun proses survei telah dilakukan sebagaimana pada sejumlah embarkasi lainnya.
“Embarkasi Jogja sudah disurvei, embarkasi Kediri juga sudah disurvei. Tapi kenapa Kediri kok belum bisa dipakai untuk embarkasi 2026?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hadirnya embarkasi baru di Kediri sangat penting untuk mendukung peningkatan layanan haji di Jawa Timur, terutama karena tingginya tingkat kesibukan Bandara Juanda Surabaya.
“Harapan kami, Bandara Dhoho Kediri bisa dipakai untuk embarkasi 2027. Untuk itu kami mohon arahan bagaimana supaya embarkasi Dhoho ini benar-benar bisa digunakan,” kata KH. An’im.
Menurutnya, distribusi jamaah haji akan lebih merata apabila embarkasi Kediri segera difungsikan. Hal itu dinilai dapat mengurangi kepadatan Bandara Juanda yang setiap tahun menanggung beban layanan penerbangan yang semakin besar.
“Bandara Juanda itu tidak kalah sibuknya dengan bandara di Jawa Tengah. Karena itu, keberadaan embarkasi di Kediri menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Dorongan tersebut mencerminkan komitmen Komisi VIII untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efisien, nyaman, dan sesuai prinsip syariah, khususnya bagi jamaah haji asal Jawa Timur.
