Blitar, Kabarutama – Pengelolaan aset negara bukan sekadar urusan bisnis. Kepatuhan administrasi dan kepastian hukum menjadi faktor penting agar aset milik negara tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal inilah yang menjadi perhatian PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun dalam menata persewaan aset di kawasan emplasemen Stasiun Blitar.
KAI Daop 7 Madiun memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Blitar atas keberhasilan pendampingan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam penyelesaian permasalahan persewaan aset tersebut.
Apresiasi itu diwujudkan melalui penyerahan piagam penghargaan oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Romulus Haholongan, S.H., M.M., M.H., CPLA.
Tak berhenti pada penyelesaian persoalan hukum, KAI bersama Kejari Blitar juga menggelar sosialisasi hukum kepada para penyewa aset PT KAI. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai aturan, administrasi, serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan aset perusahaan.
Ali Afandi mengatakan, sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi publik, KAI memiliki tanggung jawab untuk menjaga sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.
Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan komersialisasi aset tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dinamika di lapangan, terutama menyangkut administrasi dan kepatuhan persewaan, membutuhkan penanganan yang cermat agar tidak berkembang menjadi persoalan hukum.
“Sinergi bersama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Blitar menjadi kunci utama dalam mengurai kompleksitas permasalahan hukum persewaan di kawasan Stasiun Blitar,” jelas Ali.
Menurutnya, pendampingan Kejaksaan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam mengambil langkah operasional dan melakukan penataan aset ke depan.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan persewaan aset di emplasemen Stasiun Blitar bukan hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pendapatan dan mengembangkan kawasan stasiun.
“Kehadiran Jaksa Pengacara Negara benar-benar memberikan perlindungan hukum, asistensi, serta kepastian bagi tegaknya hak-hak keperdataan PT KAI,” ujar Ali.
Sementara itu, sosialisasi kepada para penyewa diharapkan menjadi langkah preventif agar pemanfaatan aset perusahaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, para penyewa dapat memahami hak dan kewajibannya sehingga potensi permasalahan administrasi maupun hukum dapat diminimalkan.
Ali menambahkan, penghargaan kepada Kejari Blitar merupakan bentuk terima kasih atas komitmen dan pendampingan hukum yang telah diberikan. KAI berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut dan semakin memperkuat kemitraan kedua institusi.
Melalui sinergi ini, KAI Daop 7 Madiun menyatakan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola aset BUMN yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Penataan aset tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga mendukung pengembangan kawasan stasiun, konektivitas transportasi, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
