Kediri, Kabarutama — Menghadapi ancaman erupsi gunung api, tanah longsor, hingga banjir musiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri memperkuat sinergi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kediri.
Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana yang berbasis masyarakat.
Sinergi BPBD dan FPRB itu dibahas dalam pertemuan di Kantor BPBD Kabupaten Kediri, Selasa (8/9/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Ariyanto, mengatakan FPRB memiliki peran penting dalam memperkuat pengurangan risiko bencana di tengah masyarakat.
Menurutnya, BPBD dan FPRB memiliki fungsi yang saling melengkapi. BPBD memiliki kewenangan dan sumber daya sebagai unsur pemerintah, sementara FPRB memiliki jejaring masyarakat, komunitas, akademisi, dan relawan yang dekat dengan kondisi di lapangan.
“Kami di BPBD sangat mengapresiasi keberadaan FPRB. Kolaborasi ini penting agar upaya edukasi, mitigasi, hingga penanganan darurat di lapangan bisa berjalan cepat, tepat, dan menyasar langsung kebutuhan warga,” ujar Ariyanto.
Ia menegaskan, penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada penanganan ketika bencana sudah terjadi.
Pencegahan, edukasi, pemetaan potensi ancaman, serta peningkatan kapasitas masyarakat harus dilakukan sejak sebelum bencana terjadi.
Ketua FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wahyu Djatmiko, menuturkan bahwa FPRB menjadi ruang bersama bagi berbagai unsur masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Jejaring komunitas, akademisi, relawan, dan unsur masyarakat lainnya dinilai memiliki peran penting dalam mendorong program mitigasi yang sesuai dengan kebutuhan warga, terutama di wilayah rawan bencana.
“FPRB berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat, khususnya di kawasan rawan bencana, agar memiliki kapasitas dan ketangguhan mandiri. Sinergi bersama BPBD ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan strategi mitigasi ke depan,” ungkap Hari Wahyu Djatmiko.
Ia menambahkan, masyarakat di kawasan rawan bencana perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menghadapi berbagai ancaman di lingkungan masing-masing.
Dengan kapasitas tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan saat bencana terjadi, tetapi juga mampu mengambil peran dalam upaya pencegahan dan penanganan risiko.
Penguatan kerja sama BPBD dan FPRB diharapkan mampu membangun pola penanggulangan bencana yang lebih terencana, cepat, dan berbasis masyarakat.
Komunikasi serta kolaborasi yang dilakukan secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing.
Sebab, semakin cepat risiko dikenali dan semakin baik masyarakat mempersiapkan diri, semakin besar peluang untuk menekan korban jiwa dan kerugian material ketika bencana terjadi.
Kesiapsiagaan bukan hanya tentang bagaimana merespons ketika bencana datang. Lebih jauh, kesiapsiagaan merupakan proses membangun ketangguhan masyarakat bersama pemerintah sejak jauh sebelum ancaman berubah menjadi bencana.
