Kediri, Kabarutama – Calon jemaah haji asal Kediri dan wilayah Mataraman diproyeksikan dapat berangkat langsung dari Bandara Dhoho Kediri mulai penyelenggaraan ibadah haji 2027. Jika terealisasi, mereka tidak lagi harus menempuh perjalanan darat menuju Embarkasi Surabaya sebelum terbang ke Arab Saudi.
Rencana tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027 yang digelar Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Komisi VIII DPR RI di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Kamis (30/7/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Anggota Komisi VIII DPR RI KH An’im Falachuddin Mahrus, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah RI Ikhsan Kamaruzzaman, serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kediri Abdul Kholiq Nawawi.
KH An’im Falachuddin Mahrus mengatakan Bandara Dhoho memiliki keunggulan karena mampu melayani pesawat berbadan lebar (wide body). Kondisi tersebut dinilai memungkinkan penerbangan langsung menuju Arab Saudi tanpa transit untuk pengisian bahan bakar, sehingga berpotensi menekan biaya operasional penerbangan.
“Bandara Dhoho memiliki keunggulan karena mampu menampung pesawat berbadan besar sehingga tidak perlu transit untuk mengisi avtur. Ini jelas menghemat biaya operasional,” ujarnya.
Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah telah melakukan studi tiru ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempelajari pengelolaan embarkasi haji, termasuk pemanfaatan hotel sebagai fasilitas transit jemaah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kediri disebut telah menyiapkan lahan sekitar lima hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas penunjang.
Salah satu konsep yang tengah dikaji adalah pembangunan Hotel Haji, yakni fasilitas yang digunakan sebagai tempat transit jemaah selama musim haji dan dapat dioperasikan secara komersial di luar musim haji guna meningkatkan pemanfaatan aset serta mendukung perekonomian daerah.
Selain membahas infrastruktur, Komisi VIII DPR RI juga menyampaikan pembahasan mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. DPR disebut masih mengupayakan formulasi pembiayaan antara dana manfaat BPKH dan jemaah dengan komposisi ideal 60:40 atau setidaknya 55:45 agar biaya yang ditanggung masyarakat tetap terkendali.
Dalam kesempatan tersebut, Gus An’im juga menekankan pentingnya pelaksanaan Safari Wukuf bagi jemaah yang sakit agar tetap dapat menjalankan rukun haji, serta mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penawaran jasa badal haji dengan tarif murah yang berpotensi menjadi modus penipuan.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah RI, Ikhsan Kamaruzzaman, menyampaikan pemerintah terus memperkuat program Haji Ramah Perempuan, Lansia, dan Disabilitas. Salah satunya melalui peningkatan jumlah petugas perempuan serta penguatan materi fikih perempuan dalam bimbingan manasik haji.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kediri, Abdul Kholiq Nawawi, mengatakan sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Kediri terus dilakukan agar seluruh persiapan berjalan sesuai rencana dan pelayanan kepada jemaah semakin nyaman, aman, serta berkualitas. Namun demikian, realisasi pemberangkatan melalui Bandara Dhoho masih menunggu keputusan dan kesiapan operasional dari pemerintah serta instansi terkait.
