Kediri — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menjadikan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 sebagai momentum untuk memperkuat pemerataan dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.
Fokus utama diarahkan pada perluasan akses belajar, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, M. Solikin, menegaskan komitmen pemerintah daerah agar pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional tahun ini, kami berharap kualitas pendidikan semakin merata,” ujar Solikin usai upacara peringatan Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah ke-30 di lingkungan Pemkab Kediri, Senin (4/5/2026).
Menurut dia, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak dari kelompok rentan, terutama yang masuk kategori desil 1 dan desil 2, agar tidak tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang layak.
Pemkab Kediri melalui Dinas Pendidikan juga diminta segera menyiapkan langkah konkret untuk menjangkau anak-anak yang belum bersekolah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, sambutan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang dibacakan Sekda menekankan bahwa Hardiknas merupakan momen refleksi untuk menghidupkan kembali semangat pendidikan nasional.
Disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia yang dilakukan dengan ketulusan, kasih sayang, serta komitmen untuk mencetak generasi unggul dan berkarakter.
Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah pusat juga menempatkan sektor pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, M. Muhsin, menambahkan pihaknya terus menggenjot pemerataan pendidikan melalui berbagai langkah strategis.
Salah satu capaian signifikan adalah penurunan angka anak tidak sekolah (ATS) dalam beberapa bulan terakhir.
“Per 24 April, sebanyak 5.390 anak sudah berhasil dikembalikan ke sekolah,” ujar Muhsin.
Meski demikian, masih terdapat sekitar 6.160 anak yang belum kembali ke bangku pendidikan dan menjadi fokus penanganan berikutnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan menyiapkan tiga program lanjutan, yakni gerakan satu guru satu anak tidak sekolah, home visit ATS, serta program pencegahan putus sekolah pasca penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap tidak hanya mampu menekan angka anak tidak sekolah, tetapi juga mencegah munculnya kasus serupa di masa mendatang.
“Kami juga memberikan dukungan berupa beasiswa dan bantuan perlengkapan dari para guru. Harapannya, angka ATS tidak kembali meningkat setelah PPDB,” kata Muhsin.
Program-program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026.
