Kediri – Gebrakan awal kepemimpinan Wali Kota Kediri termuda, Vinanda Prameswati, langsung mengguncang birokrasi. Dalam langkah tegas yang jarang dilakukan secara serentak, ia merombak total jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
Mutasi besar-besaran ini tidak sekadar pergantian wajah, melainkan bagian dari strategi perombakan sistemik untuk menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Ini kebutuhan organisasi agar berjalan lancar, efektif, dan efisien,” tegas Vinanda di sela-sela pelantikan, Kamis (25/9).
Dalam struktur baru ini, sejumlah posisi kunci kini dipimpin oleh pejabat baru, Bagus Alit sebagai Asisten Administrasi Umum, Hery Purnomo menjabat Asisten II Ekonomi dan Pembangunan, Syamsul Bahri sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Jajaran staf ahli juga dirombak, Zachrie Ahmad (Bidang Masyarakat dan SDM), Wahyu Kusuma (Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan), Mukhlis (Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik)
Beberapa nama lain yang menempati jabatan strategis, Ferry Djatmiko – Kepala Bappeda, Tanto Wijohari – Kepala BKPSDM, Didik Catur – Kepala Bakesbangpol, Paulus Luhur Budi – Kepala Satpol PP.
Tak hanya pejabat struktural, sejumlah kepala dinas teknis turut diganti. Dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik mendapat perhatian khusus.
Mandung Sulaksono – Kepala Dinas Pendidikan
Endang Kartika Sari – Kepala Dinas PUPR
Anang Kurniawan – Kepala Dinas Perkim
Indun Munawaroh – Kepala DLHKP
Imam Muttaqin – Kepala Dinas Sosial
M. Ridwan – Kepala Disperdagin
Arief Cholisudin Yuswanto – Kepala Dinas Perhubungan
Chevy Ning Suyuti – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Un Achmad – Kepala DKPP
Eko Lukmono – Kepala Dinkop UMTK
Bambang Priyambodo – Kepala Disbudparpora
Roni Yusianto – Kepala Kominfo
dr. Fajri – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Meski mayoritas posisi telah terisi, beberapa jabatan strategis masih lowong, seperti, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas Kesehatan.
Vinanda memastikan pengisian jabatan ini akan dilakukan secepatnya.
“Mohon doanya dan dukungannya dari masyarakat. Kita pastikan semua jabatan segera terisi untuk pelayanan maksimal,” ujarnya.
Vinanda menyadari bahwa tantangan ke depan tidak mudah, namun menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah syarat mutlak demi pelayanan yang berkualitas.
Ia mewajibkan seluruh pejabat baru menandatangani pernyataan komitmen integritas dan tanggung jawab—langkah yang jarang dilakukan dalam pelantikan pejabat daerah.
“Kita ini pelayan publik. Harus profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan punya semangat pengabdian. Bukan sekadar menduduki jabatan,” tegasnya.
Langkah berani Vinanda Prameswati ini bisa menjadi penentu arah baru Kota Kediri: bersih dari birokrasi lamban, dan hadir sebagai kota yang melayani. Namun, pekerjaan rumah masih banyak—terutama memastikan jabatan strategis yang kosong segera terisi oleh sosok-sosok yang tak hanya cakap, tapi juga berintegritas tinggi.
