Jakarta– Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Nurhadi menyoroti pentingnya kemandirian vaksin nasional dalam agenda transformasi kesehatan Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan yang membahas evaluasi capaian imunisasi nasional, vaksinasi rabies, serta roadmap penguatan program imunisasi nasional.
“Data yang disampaikan Kementerian Kesehatan memang menunjukkan adanya peningkatan cakupan imunisasi dibanding tahun sebelumnya. Namun kita tidak boleh terlena dengan angka rata-rata nasional. Faktanya, masih banyak daerah yang belum mencapai target dan kesenjangan antarwilayah masih sangat lebar,” ujar Nurhadi.
Nurhadi juga mempertanyakan sejauh mana tingkat kemandirian produksi vaksin nasional. Menurut dia, program imunisasi akan tetap rentan apabila Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku maupun produk vaksin dari luar negeri.
Ia meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai kemampuan industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan vaksin nasional.
“Jangan sampai setiap kali terjadi gangguan rantai pasok global atau krisis kesehatan dunia, Indonesia kembali berada pada posisi yang rentan dan kesulitan memenuhi kebutuhan vaksin masyarakat,” katanya.
Selain menyoroti isu vaksin, Nurhadi turut meminta penjelasan lebih rinci terkait usulan Menteri Kesehatan agar pasien Tuberkulosis (TBC) menjadi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, gagasan tersebut patut diapresiasi karena dukungan nutrisi memiliki peran penting dalam keberhasilan pengobatan TBC. Namun, pemerintah diminta menyiapkan perencanaan yang matang sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Kita memahami bahwa pasien TBC membutuhkan dukungan nutrisi yang baik agar proses penyembuhannya lebih optimal. Tetapi pemerintah harus menjelaskan secara terbuka berapa kebutuhan anggarannya, bagaimana mekanisme pendataannya, siapa yang berhak menerima, dan bagaimana pengawasannya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi beban kasus TBC yang tinggi. Karena itu, setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas.
Nurhadi mempertanyakan apakah pemberian MBG kepada pasien TBC dapat meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan angka putus obat, atau menekan angka kematian akibat penyakit tersebut.
“Jangan sampai program bertambah tetapi dampaknya tidak pernah bisa diukur secara objektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus mengawal berbagai program kesehatan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran dan capaian administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar laporan bahwa program berjalan, tetapi bukti bahwa kesehatan masyarakat benar-benar membaik. Karena itu pemerintah harus berani menjelaskan target, indikator keberhasilan, dan pertanggungjawaban setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat,” pungkasnya.
