Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) baru untuk menjaga integritas dan tidak menyimpang dari norma hukum serta etika birokrasi. Pesan tersebut disampaikan saat menutup Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dan orientasi PPPK Tahun 2025 di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Kamis (4/12) siang.
Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kediri itu diikuti 138 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta 833 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan jumlah peserta yang besar, Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito menegaskan bahwa menjadi ASN berarti siap mematuhi aturan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan publik.
“Kalau sudah jadi ASN itu tidak boleh melanggar norma-norma yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua harus bekerja dengan hati dan pikiran,” ujarnya.
Di hadapan ratusan ASN baru, Mas Dhito juga memaparkan fokus pembangunan Kabupaten Kediri. Ada empat sektor utama yang menurutnya memerlukan perhatian dan kinerja serius dari aparatur pemerintah, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.
Pada bidang pendidikan, ia menegaskan bahwa guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjaga moral dan karakter siswa. Ia meminta seluruh tenaga pendidik yang tergabung dalam ASN agar aktif mencegah praktik perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.
“Guru harus menjaga moral para pelajar. Termasuk memastikan tidak ada bullying yang terjadi di sekolah,” kata Mas Dhito.
Sementara pada sektor kesehatan, program percepatan penurunan stunting menjadi titik perhatian pemerintah daerah. Ia menilai bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak bisa dicapai apabila ASN bekerja secara individu. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar persoalan tersebut dapat ditangani secara komprehensif.
Mas Dhito menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendirian. Ia menekankan perlunya kerja bersama antara ASN, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Membangun daerah itu tidak mungkin dicapai secara individual. Saya butuh orang yang jujur dan loyal kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, ASN memiliki kedudukan penting sebagai garda terdepan pelayanan publik. Karena itu, kejujuran, loyalitas, dan integritas harus menjadi nilai dasar yang melekat pada setiap aparatur.
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Kediri, Noor Rokhayati, menjelaskan bahwa Latsar CPNS dan orientasi PPPK merupakan syarat wajib bagi peserta untuk diangkat menjadi ASN secara penuh. Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai nilai dasar ASN, kedisiplinan, serta etika pelayanan publik.
“Setelah ini prosesnya ada SK pengangkatan sebagai PNS penuh. Begitu juga untuk PPPK, statusnya otomatis berubah dari sebelumnya non-ASN menjadi ASN. Tanggung jawab tentunya akan berbeda, makanya kita lakukan orientasi,” jelasnya.
Noor berharap seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan mampu menerapkan pengetahuan dan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya masing-masing.
Dengan berakhirnya kegiatan Latsar dan orientasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap hadirnya SDM aparatur baru yang profesional, berintegritas, dan siap bekerja untuk masyarakat.
