Kediri — Upaya Kota Kediri dalam menurunkan angka stunting kembali mendapat pengakuan nasional. Tim Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Kediri untuk Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Percepatan Penurunan Stunting, Kamis (27/11/2025).
Dalam kunjungan yang berlangsung di Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah tersebut, Setwapres memberikan apresiasi atas capaian Kota Kediri yang berhasil meraih Peringkat ke-2 Nasional sebagai kabupaten/kota berkinerja terbaik dalam penanganan stunting.
Tim Setwapres dipimpin oleh Plt. Asisten Deputi Kesehatan, Gizi dan Pembangunan Keluarga (KGPK), Siti Alfiah, bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Setwapres, yaitu Iing Mursalin (Team Leader), Alie Sadikin (Tenaga Ahli Advokasi), Kuswan (Tenaga Ahli Pengelolaan Pengetahuan), serta Joko Yulianto (Staf Administrasi). Mereka meninjau langsung implementasi program di Posyandu Seruni, Ponpes Wali Barokah.
Dalam kesempatan tersebut, Tenaga Ahli Advokasi TPPS Setwapres, Alie Sadikin, menyampaikan apresiasi atas capaian Kota Kediri.
“Kota Kediri peringkat 2 di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan selamat dan berharap prestasi ini bisa terus dijaga, sehingga masyarakat semakin sehat,” ujarnya.
Hasil tinjauan lapangan menunjukkan penurunan signifikan jumlah balita stunting di wilayah posyandu yang dikunjungi. Angka stunting turun dari lebih dari 20 kasus menjadi hanya 14 kasus pada tahun ini. Artinya, sebanyak 10 anak berhasil keluar dari risiko stunting.
Secara keseluruhan, Kota Kediri saat ini mencatat sekitar 700 balita stunting dari total 14.000 balita yang ada.
Meski menunjukkan tren positif, Setwapres menyoroti beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti cakupan imunisasi dasar, pemberian ASI eksklusif, dan kualitas MPASI. Menurut Alie, anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Kediri telah proporsional, namun perlu penguatan melalui program lintas sektor dan dukungan program nasional seperti MBG (Makan Bergizi Gratis).
Secara nasional, angka stunting masih berada di sekitar 19%. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun hingga di bawah 5% pada 2030. Dengan penurunan nasional yang baru sekitar 1% per tahun, percepatan melalui kolaborasi semua sektor menjadi kunci penting.
“Ke depan kita ingin angkanya bisa turun sampai di bawah 5%. Target 2030 perlu kerja keras dan konvergensi program dari semua pihak,” tegas Alie.
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Muhammad Fajri Mubasysyir, MH.Kes, menegaskan keberhasilan Kota Kediri tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor.
“Stunting bukan hanya urusan kesehatan atau DP3AP2KB, tetapi melibatkan semua lini—mulai dari sanitasi, pola konsumsi, pendidikan keluarga, hingga peran masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, KH. Sunarto, Kepala Ponpes Wali Barokah, menyampaikan komitmen pesantrennya dalam mendukung program pemerintah. Dengan Posyandu Seruni dan penguatan melalui Satuan Pelaksana Penanggulangan Stunting dan Gizi Buruk (SPPG PNG), pondok terus memantau kondisi kesehatan para santri dan keluarga sekitar.
“Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir tidak ada gejala yang mengarah pada stunting, khususnya di lingkungan keluarga Wali Barokah,” ungkapnya.
Kunjungan Setwapres ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Kota Kediri sebagai salah satu daerah percontohan nasional. Dengan penurunan angka stunting yang terus menunjukkan tren positif dan dukungan lintas sektor yang kuat, Kota Kediri diyakini mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian di masa mendatang.
