Kediri – Aksi anarkis yang terjadi pada Sabtu (30/8) malam di komplek Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mengakibatkan lumpuhnya sebagian besar aktivitas pemerintahan. Sejumlah bangunan dan aset penting milik pemerintah dilaporkan hangus terbakar, termasuk ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati, serta kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito, dalam konferensi pers pada Minggu (31/8) sore menyampaikan bahwa insiden tersebut merupakan pukulan berat bagi roda pemerintahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat akan tetap berjalan.
“Karena yang hancur, yang rusak, yang terbakar itu tidak hanya gedung, tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini. Kantor adalah rumah kedua kami. Hari ini, saya harus katakan bahwa pemerintahan lumpuh,” ujar Mas Dhito.
Sedikitnya belasan kantor instansi mengalami kerusakan parah, di antaranya Ruang Sekretaris Daerah, Tata Pemerintahan, Bagian Umum, Kesra, Renkeu, Organisasi, Hukum, Perekonomian, hingga Inspektorat dan Bappeda.
Sejumlah arsip penting pemerintah turut hilang, termasuk data bantuan organisasi masyarakat, data kepegawaian, serta pemetaan aset milik Pemkab Kediri. Proses inventarisasi kerusakan masih terus dilakukan oleh tim terkait.
Selain kantor pemerintahan, massa juga membakar Museum Bagawanta Bhari, Gedung DPRD Kabupaten Kediri, serta Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Katang. Sejumlah kendaraan dinas yang terparkir pun hangus terbakar. Aksi brutal tersebut juga menyebabkan padamnya listrik dan pasokan air bersih di area pemerintahan.
Meski fasilitas lumpuh, Mas Dhito memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, khususnya layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Terutama dalam bidang pelayanan publik tetap berjalan,” tegasnya.
Mulai Senin (1/9), seluruh ASN diminta tetap melaksanakan tugas. Lokasi kerja akan dibagi ke gedung-gedung milik Pemkab yang masih bisa difungsikan. Sementara bagi unit kerja yang tidak melayani langsung masyarakat, diperbolehkan bekerja dari rumah (WFH).
Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Kediri, seraya mengajak seluruh elemen untuk menjaga kondusifitas wilayah.
“Saya titip kita jaga bersama Kabupaten Kediri ini. Kalau kita jaga bersama, saya yakin kejadian ini akan jadi yang pertama dan terakhir,” tandasnya.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa (Mbak Dewi), Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama.
