Blitar – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Blitar yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro.
Dalam sidang putusan sela untuk perkara nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025, MK memutuskan untuk menolak eksepsi yang diajukan pemohon dan menerima eksepsi dari pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, terkait batas waktu pengajuan sengketa hasil Pilkada.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, yang didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang yang digelar pada Rabu, 5 Februari 2025, pukul 20.30 WIB.
Dengan putusan ini, gugatan yang diajukan pasangan Bambang-Bayu resmi tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan berikutnya, sehingga kemenangan pasangan nomor urut 2, Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim), tetap sah secara hukum.
“Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah, 2 mengabulkan eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan,” ucap Ketua MK, Suhartoyo membacakan amar putusan Rabu (5/2/2025) pukul 20.30 WIB yang disiarkan di Channel YouTube Mahkamah Konstitusi RI.
Keputusan ini menjadi titik akhir dari sengketa hasil Pilkada Kota Blitar 2024, sekaligus memastikan bahwa pasangan Ibin-Elim akan melenggang menuju pelantikan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar periode 2024-2029.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa pengajuan gugatan oleh pasangan Bambang-Bayu telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah, permohonan harus diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU.
Dalam kasus ini, MK menemukan bahwa pengajuan gugatan oleh pasangan Bambang-Bayu tidak memenuhi batas waktu yang telah diatur. Oleh sebab itu, MK mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh KPU Kota Blitar selaku termohon dan menolak eksepsi pemohon.
Dengan ditolaknya gugatan ini, tidak ada lagi hambatan hukum bagi pasangan Ibin-Elim untuk dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar periode 2024-2029.
Kemenangan mereka dalam Pilkada Kota Blitar kini telah mendapat legitimasi penuh, baik dari KPU maupun dari MK sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sengketa pemilu.
Keputusan MK ini disambut baik oleh berbagai pihak, terutama tim pemenangan Ibin-Elim dan para pendukungnya. Dengan demikian, masyarakat Kota Blitar kini tinggal menunggu prosesi pelantikan pasangan terpilih yang akan segera digelar sesuai jadwal yang ditentukan.
Putusan MK ini sekaligus menegaskan bahwa proses demokrasi di Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan bahwa pemerintahan daerah yang baru dapat segera bekerja untuk menjalankan visi dan misi pembangunan bagi masyarakat Blitar lima tahun ke depan.
