SURABAYA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam gagasannya, Cak Imin mengusulkan agar gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota.
Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2025). Menurut Cak Imin, tingginya biaya politik dalam pilkada langsung dinilai tidak efektif dan justru menghambat kinerja pemerintahan daerah.
“Saya sudah usulkan langsung ke Pak Presiden, malah saya usulkan bukan dipilih DPRD, yang provinsi ditunjuk langsung oleh presiden. Yang di kabupaten/kota dipilih oleh DPRD,” kata Muhaimin Iskandar dalam sambutannya.
Cak Imin menilai kewenangan gubernur yang terbatas tidak sebanding dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pilkada langsung tingkat provinsi.
“Karena di provinsi kalau pilkada langsung biayanya malah kewenangannya tidak seberapa,” imbuhnya.
Di hadapan ratusan kader PKB, Cak Imin juga menyinggung dampak buruk mahalnya biaya politik. Ia mencontohkan banyak kepala daerah yang terjerat persoalan hukum akibat tingginya ongkos politik yang harus ditanggung sejak proses pencalonan.
“Banyak gubernur belum nyicil utang sudah ketangkep karena high cost dalam proses politik yang harus ditempuh,” ungkapnya.
Cak Imin menegaskan, usulan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah ke depan agar lebih efisien, berkeadilan, dan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang fokus pada kinerja pemerintahan.
