Blitar – Kebutuhan sarana prasarana Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) hingga persoalan jalan provinsi yang belum tertangani menjadi aspirasi utama masyarakat Blitar dalam reses Anggota DPRD Jawa Timur Dapil VII, Laili Abidah.
Laili mengatakan, banyak pengelola TPQ mengeluhkan keterbatasan fasilitas pembelajaran. Padahal, tenaga pendidik sudah tersedia sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan sarana dan prasarana.
“Hari ini kami mendapatkan masukan terkait pembangunan TPQ. SDM-nya sudah ada, tetapi sarana dan prasarananya yang masih belum terpenuhi,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai sejumlah ruas jalan yang diduga menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, warga masih kesulitan membedakan status jalan provinsi dengan jalan milik pemerintah kabupaten sehingga usulan perbaikan sering kali tidak tepat sasaran.
“Kadang-kadang masyarakat sulit membedakan mana jalan provinsi dan mana jalan pemerintah daerah. Dengan adanya reses ini, kami dari Komisi A akan bekerja mendeteksi mana saja yang memang menjadi kewenangan provinsi,” katanya.
Menurut Laili, seluruh masukan masyarakat akan diinventarisasi oleh tim tenaga ahli DPRD sebelum dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Jatim.
“Kami akan mengkomunikasikan dengan dinas terkait agar persoalan ini segera diselesaikan. Kami juga memiliki tenaga ahli yang mencatat setiap titik yang disampaikan masyarakat saat reses,” jelasnya.
Ia berharap, forum reses tidak sekadar menjadi wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi dasar penyusunan prioritas program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. judul alternatif
