Kediri – Anggota Komisi VIII DPR RI, KH. An’im Falachuddin Mahrus, M.Pd., mendorong optimalisasi kelembagaan dan kesiswaan di lingkungan pendidikan Islam agar mampu menjawab tantangan zaman, khususnya di era digital yang berkembang pesat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam) yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Sabtu (20/12/2025) sore.
Kegiatan bertema “Optimalisasi Potensi Kelembagaan dan Kesiswaan dalam Menghadapi Tantangan Zaman” tersebut dihadiri oleh pengelola lembaga pendidikan Islam, para pendidik, serta pemerhati pendidikan. Turut hadir Ketua PCNU Kabupaten Kediri KH. Abu Bakar Abdul Jalil (Gus Ab) serta Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
Diskusi berlangsung interaktif dengan menyoroti peran strategis pendidikan Islam dalam membentuk generasi yang berkarakter, moderat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Peserta juga membahas tantangan nyata yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di tengah arus digitalisasi.
Dalam pemaparannya, KH. An’im Falachuddin Mahrus yang akrab disapa Gus An’im menegaskan bahwa kemajuan pendidikan Islam tidak terlepas dari peran guru sebagai ujung tombak pembentukan karakter peserta didik. Ia menilai lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) pada dasarnya telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penguatan di sejumlah aspek.
“Ini bisa seperti sekarang karena didikan guru. Lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama sudah baik, tetapi tentu masih ada pekerjaan rumah yang harus terus disempurnakan,” ujarnya.
Gus An’im juga menyinggung perubahan tata kelola sejumlah lembaga yang sebelumnya berada di bawah Kemenag, seperti pengadilan agama, penyelenggaraan haji, wakaf, hingga badan halal, yang kini dikelola secara terpisah. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi momentum bagi Kemenag untuk lebih fokus pada tugas utamanya.
Ia berharap Kementerian Agama dapat mengoptimalkan tiga peran strategis. Pertama, pengelolaan kehidupan keagamaan masyarakat melalui pembinaan umat yang moderat dan harmonis. Kedua, pengelolaan pendidikan Islam di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) secara profesional, berkelanjutan, dan berorientasi mutu. Ketiga, penguatan peran Direktorat Jenderal Pesantren agar keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pesantren, khususnya pesantren yang masih membutuhkan dukungan agar tetap eksis dan berdaya saing.
Selain aspek kelembagaan, Gus An’im juga menyoroti tantangan serius yang dihadapi peserta didik di era digital. Ia menekankan pentingnya sikap bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi.
“Teknologi yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan harus diajarkan kepada anak-anak kita. Namun, teknologi dan media sosial yang berdampak negatif perlu dibatasi dengan pengawasan yang serius,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa maraknya judi online dan penipuan digital telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di tengah masyarakat. Menurutnya, tidak sedikit keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kecanduan judi daring. Selain itu, pergaulan bebas yang dipicu oleh penyalahgunaan media digital juga menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan dan keluarga.
“Pembatasan terhadap konten dan aktivitas digital yang merugikan masyarakat merupakan langkah wajar demi melindungi generasi muda,” tegasnya.
Melalui kegiatan NGOPI tersebut, Gus An’im berharap terbangun sinergi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan Islam yang adaptif, berkarakter, serta mampu menjawab tantangan zaman secara bijak dan bertanggung jawab.
