Kediri – Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menerima banyak keluhan warga terkait kondisi jalan rusak dan banjir saat musim hujan. Aspirasi itu disampaikan masyarakat ketika politisi Partai NasDem tersebut menggelar reses di Balai Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Minggu (23/11/2025).
Muhajir, warga Desa Gedangsewu, mengeluhkan kondisi drainase di Jalan Husni Thamrin. Ia menyebut jalan utama itu sebenarnya sudah bagus, namun air kerap meluap ke badan jalan saat turun hujan karena saluran drainase terlalu kecil.
“Jalan di Husni Thamrin sudah bagus, namun saat hujan air meluap ke jalan karena drainase minim. Ini mengganggu, tolong dicarikan solusinya,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Totok Bhudiharto, warga setempat, yang menyoroti banjir di simpang empat Jalan Nusa Dua Pare. Ia mengatakan persoalan itu telah berulang kali disampaikan kepada pihak berwenang, namun belum ada penanganan.
“Setiap hujan pasti banjir. Sudah sering disampaikan kepada yang berwenang, tapi belum ada solusi,” kata Totok.
Menanggapi aspirasi tersebut, Khusnul Arif menjelaskan bahwa banyak jalan yang dikeluhkan warga tidak berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, jalan di Kediri memiliki pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
“Kalau saya lihat, jalan-jalan yang dikeluhkan bukan jalan yang diampu Provinsi. Namun semua masukan akan tetap kami teruskan kepada dinas terkait dan Balai Besar Jalan Nasional jika memang masuk wilayah kabupaten atau nasional,” ujarnya.
Khusnul menambahkan bahwa Pemprov Jatim memiliki program “Quick Respon”, yang memungkinkan laporan kerusakan jalan ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam.
“Harapannya, satu kali 24 jam laporan jalan berlubang atau bergelombang bisa diselesaikan. Kami akan mengawal agar laporan terkonfirmasi dan segera diperbaiki oleh Dinas Bina Marga,” tambahnya.
Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan perbaikan berkala di sejumlah titik jalan provinsi sepanjang kurang lebih 80 kilometer di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri, antara lain di Kecamatan Ringinrejo (Desa Selodono, Ringinrejo, Sambi, dan Jemekan) serta wilayah Kecamatan Pesantren dan Kota Kediri.
Selain masalah jalan, warga juga mengeluhkan persoalan irigasi yang menyebabkan lahan persawahan kekeringan, terutama saat musim kemarau. Yuliati, warga Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, mengatakan air sumur tidak mampu mengairi sawah ketika saluran irigasi dalam proses perbaikan.
Menanggapi hal tersebut, Khusnul menjelaskan bahwa irigasi di Kediri memiliki pembagian kewenangan antara provinsi, pusat, dan kabupaten, sesuai luas areal sawah.
“Yang sudah berjalan di 2025 ada delapan titik perbaikan dan pembangunan irigasi di Kabupaten dan Kota Kediri. Anggarannya berasal dari APBD 2025, termasuk irigasi di Kecamatan Badas,” terangnya.
Komisi D DPRD Jatim, lanjutnya, berkomitmen mengawal pembangunan irigasi karena hal itu menjadi penopang program ketahanan pangan pemerintah pusat.
“Ada delapan titik pembangunan maupun perbaikan irigasi. Kami akan terus berupaya karena ini mendukung program ketahanan pangan Presiden,” ujarnya.
Pembangunan irigasi tersebut ditargetkan selesai sebelum akhir 2025, dengan lokasi pekerjaan tersebar di Kecamatan Kunjang, Purwoasri, Wates, Campurejo, dan Banyakan.
