BLITAR – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar memberikan klarifikasi terkait identitas Sukamto Ayok (49), seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebut-sebut menjadi tawanan perang di Ukraina. Hasil pengecekan data keimigrasian menunjukkan bahwa pria tersebut bukan berasal dari Blitar, melainkan Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Kepastian itu disampaikan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Kantor Imigrasi Blitar, Rini Sulistyowati. Menurutnya, informasi mengenai asal-usul Sukamto telah ditelusuri melalui sistem administrasi keimigrasian.
Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui Sukamto memang pernah mengurus paspor di sejumlah kantor imigrasi di Jawa Timur, termasuk Kediri, Surabaya, dan Blitar. Namun, data terakhir menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan warga Jember.
“Setelah kami lakukan penelusuran, SA bukan warga Blitar. Berdasarkan data dalam sistem informasi keimigrasian, yang bersangkutan tercatat sebagai warga Jember. Dia pernah membuat paspor di beberapa wilayah, yakni Kediri, Surabaya, Blitar, dan terakhir di Kantor Imigrasi Jember,” jelas Rini.
Rini juga mengungkapkan, catatan perjalanan menunjukkan Sukamto terakhir kali berangkat ke luar negeri pada Juni 2026. Hingga saat ini, belum terdapat catatan kepulangan yang bersangkutan ke Indonesia.
Sebelumnya, nama Sukamto menjadi sorotan setelah muncul kabar dirinya ditangkap tentara Ukraina dan ditahan sebagai tawanan perang. Informasi yang beredar menyebutkan, keberangkatannya ke Rusia bermula dari tawaran pekerjaan di bidang konstruksi.
Namun, situasi yang dihadapi disebut berbeda dari pekerjaan yang dijanjikan. Setibanya di Rusia, Sukamto dikabarkan direkrut menjadi bagian dari militer Rusia hingga akhirnya dikirim ke wilayah konflik.
Peristiwa ini menjadi peringatan bagi masyarakat yang berencana mencari pekerjaan di luar negeri. Calon pekerja migran diimbau tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja yang belum jelas asal-usul dan legalitasnya.
Pengecekan perusahaan pemberi kerja, mekanisme perekrutan, hingga dokumen penempatan menjadi hal penting yang harus dilakukan sebelum memutuskan berangkat. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat terhindar dari praktik perekrutan ilegal maupun risiko pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.
