Kediri, Kabarutama – Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu perhatian utama dalam kegiatan diseminasi program prioritas Presiden RI 2026 di Pendopo Panjalu Jayati, Kabupaten Kediri, Rabu (28/10/2026). Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKB, KH An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im, menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup hanya dengan memberikan akses pendidikan. Masa depan siswa setelah lulus juga harus dipersiapkan secara serius.
Gus An’im menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, mulai dari sekolah yang masih kekurangan murid hingga tantangan membangun semangat belajar siswa. Ia meminta pemerintah tidak sekadar menjalankan program, tetapi juga memastikan kualitas pelaksanaannya melalui pengawasan yang optimal.
“Kami berharap Kota Kediri dan Kabupaten Kediri bisa memaksimalkan program Sekolah Rakyat. Ada sebagian Sekolah Rakyat yang kekurangan murid. Ini harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujarnya.
Menurut pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo tersebut, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah memastikan siswa memiliki masa depan yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA.
Ia berharap lulusan Sekolah Rakyat tidak berhenti pada kelulusan semata, tetapi mendapatkan akses untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berkualitas atau memasuki dunia kerja.
“Harapan kami, setelah lulus SMA, mereka memiliki akses untuk melanjutkan kuliah atau bekerja sambil berkuliah. Syukur-syukur mereka juga mendapat prioritas untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang terkoneksi dengan pemerintah,” tegasnya.
Gus An’im juga mendorong pemerintah membangun hubungan yang lebih kuat dengan perguruan tinggi dan dunia usaha. Menurutnya, konektivitas tersebut penting agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki kesempatan nyata untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pekerjaan.
Ia menilai, upaya menyiapkan masa depan siswa perlu dirancang sejak dini. Jangan sampai program yang bertujuan membuka akses pendidikan bagi masyarakat justru belum memiliki arah yang jelas ketika siswa menyelesaikan sekolah.
Sorotan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat perlu diukur lebih luas daripada sekadar jumlah sekolah yang berdiri atau siswa yang terdaftar. Kualitas pembelajaran, semangat belajar, keberlanjutan pendidikan, hingga peluang kerja bagi lulusan juga perlu menjadi perhatian.
Ketua Tim Program Keluarga Harapan Jawa Timur, Agus Surya Pramono, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat saat ini masih dalam tahap pembenahan. Berbagai kekurangan yang ditemukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program, termasuk menyiapkan skema bagi siswa setelah lulus.
“Ini masih tahun pertama dan belum ada kelulusan. Insyaallah, berbagai kekurangan yang ada akan terus dibenahi. Terkait kelulusan, apakah melanjutkan ke perguruan tinggi maupun bekerja, semuanya akan didorong ke arah sana,” kata Agus.
Ia juga meminta dukungan media untuk mengawal pelaksanaan Sekolah Rakyat agar para siswa nantinya memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan atau memperoleh pekerjaan.
Agus menjelaskan, pengembangan Sekolah Rakyat di Jawa Timur dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan daerah, terutama persyaratan lahan dan kejelasan status tanah. Sejumlah daerah masih menunggu tahapan pembangunan berikutnya, sedangkan pembangunan gelombang ketiga disebut berlangsung di Bangkalan dan Lamongan.
Adapun daerah lain, termasuk Tulungagung, berpeluang masuk dalam tahapan pembangunan pada 2027, bergantung pada persetujuan dan pemenuhan persyaratan.
Untuk Kabupaten Kediri, fokus saat ini adalah memaksimalkan pelaksanaan Sekolah Rakyat yang telah berjalan serta membenahi berbagai kekurangan.
Selain membahas Sekolah Rakyat, kegiatan tersebut juga diikuti pendamping PKH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 36 kecamatan se-Kabupaten Kediri, serta wali murid siswa Sekolah Rakyat. Kegiatan turut membahas penguatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan program pemberdayaan sosial ekonomi.
Perwakilan Kementerian Sosial RI dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan, Anak Agung Ayu Mirah Kirani, menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan sosial berupa PKH dan sembako, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui bantuan modal usaha.
Salah satu program yang disampaikan adalah Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), dengan nilai bantuan modal usaha maksimal Rp5 juta bagi penerima yang memenuhi kriteria.
Ayu menegaskan, bantuan tersebut diharapkan digunakan untuk mengembangkan usaha produktif, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat. Ia mencontohkan, modal usaha berupa ternak kambing sebaiknya dikembangkan terlebih dahulu agar menghasilkan keuntungan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, temuan mengenai bantuan usaha yang tidak dimanfaatkan sesuai tujuan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada KPM.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan PPSE tidak dikenai pungutan oleh pemerintah. Besaran bantuan disalurkan sesuai proposal dan RAB yang disetujui, dengan nilai maksimal Rp5 juta.
Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program sosial secara menyeluruh. Namun, khusus Sekolah Rakyat, tantangan ke depan bukan hanya memastikan siswa memperoleh pendidikan, melainkan juga menjamin mereka memiliki bekal, akses, dan peluang untuk melangkah ke jenjang berikutnya setelah lulus.
Sebab, keberhasilan pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang bisa bersekolah, tetapi juga tentang kesempatan apa yang terbuka setelah mereka menyelesaikannya.
Dalam kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan simbolis penyaluran Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementrian Sosial Republik Indonesia kepada penerima bantuan modal usaha.
