Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,72 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung program edukasi dan penegakan hukum terkait peredaran barang bercukai ilegal, khususnya rokok tanpa cukai.
Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Repelita Nugroho atau yang akrab disapa Etha, menyebut anggaran tersebut digunakan untuk empat program utama, yakni sosialisasi, pengumpulan data lapangan, penindakan, serta pengadaan fasilitas pendukung.
Sasar Ibu PKK untuk Edukasi Cukai
Menurut Etha, salah satu fokus utama kegiatan adalah edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi akan digelar hingga enam kali dalam setahun, dengan peserta antara 25 hingga 50 orang per sesi. Peserta sosialisasi berasal dari kalangan ibu-ibu PKK di tingkat kecamatan, desa, hingga kelurahan.
“Kami ingin para peserta benar-benar memahami ketentuan cukai dan mampu mengenali produk rokok ilegal di lingkungannya,” ujar Etha, Kamis (13/6/2025).
Satpol PP juga akan melibatkan narasumber dari Bea Cukai dan Kejaksaan dalam setiap sesi untuk memperkuat pemahaman hukum dan regulasi. Peran ibu-ibu PKK dinilai strategis karena mereka dekat dengan aktivitas jual-beli di tingkat lokal.
Pemetaan Lokasi Rawan dan Operasi Gabungan
Selain edukasi, tim Satpol PP juga melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi rawan peredaran rokok ilegal. Data yang dikumpulkan di lapangan akan digunakan sebagai acuan untuk operasi gabungan bersama Bea Cukai agar lebih tepat sasaran.
“Data dari lapangan sangat penting agar operasi bisa lebih efisien,” jelas Etha.
Operasi penindakan terhadap rokok ilegal akan dilakukan secara berkala. Rokok tanpa cukai yang disita akan diamankan dan didata oleh Bea Cukai sesuai prosedur.
Awal Tahun, Dua Kecamatan Jadi Target Operasi
Sebagai langkah awal di tahun 2025, operasi gabungan telah dilakukan di Kecamatan Garum dan Sutojayan pada 23–24 Januari lalu. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan sejumlah rokok ilegal yang tidak dilengkapi cukai resmi.
“Menjual rokok ilegal mungkin terlihat menguntungkan, tapi risikonya jauh lebih besar. Kami mengimbau masyarakat untuk ikut serta menghentikan praktik ini demi melindungi negara dan industri tembakau yang legal,” tegas Etha.
Ia juga menambahkan, pihaknya berharap para ibu PKK dapat menjadi pengawas di lingkungan masing-masing dan segera melapor jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal.
