Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menandai keberhasilan Pemkab Kediri mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut.
Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Plh. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Ayub Amali, kepada Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang diwakili oleh Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa pada Selasa (27/5/2025) di Auditorium BPKP Provinsi Jawa Timur.
Prestasi ini sejalan dengan komitmen kuat Bupati Hanindhito dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Kediri juga mencatat capaian membanggakan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, dengan persentase penyelesaian yang melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 92,37 persen. Hal ini menempatkan Kabupaten Kediri dalam jajaran sembilan besar di Jawa Timur.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Kediri kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur, bahkan dengan nilai di atas rata-rata provinsi,” ungkap Mbak Dewi usai menerima hasil LKPD bersama Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro.
Ia menegaskan, capaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab, serta terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Dengan capaian WTP ini, tentu harapannya integritas kita semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat,” tambahnya.
Sementara itu, Ayub Amali memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang berhasil menjaga kualitas laporan keuangan daerah, termasuk Kabupaten Kediri. Ia menekankan bahwa opini WTP merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian sejatinya adalah kondisi yang normal jika laporan keuangan dikelola sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas harus terus dijaga,” pesan Ayub Amali dalam sambutannya.
