Surabaya – Pemerintah Kabupaten Kediri mengintensifkan program gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Langkah itu diperkuat melalui kehadiran Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang diwakili Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Timur.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (26/2/2026).
Usai mengikuti rapat, Dewi Mariya Ulfa mengatakan pengendalian inflasi menjadi fokus utama pemerintah daerah, terutama menjelang momen hari besar keagamaan yang kerap diiringi kenaikan permintaan bahan pokok.
“Bupati terus melakukan kegiatan pasar murah atau pangan murah di beberapa titik, termasuk hari ini, dalam rangka menstabilkan harga pasar,” ujarnya.
Pasar Murah Digelar Bertahap
Program pangan murah telah dilaksanakan sejak sebelum Ramadan dan akan terus digelar secara bergiliran di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kediri hingga mendekati Idul Fitri.
Berbagai komoditas disediakan dalam kegiatan tersebut, antara lain beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, serta kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah daerah memastikan distribusi dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
Menurut Dewi, secara umum pasokan dan harga bahan pokok di Kabupaten Kediri masih relatif stabil. Namun, diakuinya, sempat terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas sebagaimana terjadi di daerah lain.
Pemkab Kediri pun terus melakukan pemantauan lapangan dan operasi pasar guna memastikan harga tetap terkendali, termasuk menjaga ketersediaan LPG.
Sebelumnya, sempat terjadi kelangkaan LPG di beberapa wilayah Kediri bagian selatan. Dewi menyebut, pihak PT Pertamina Patra Niaga telah memastikan distribusi kembali normal dan pasokan dalam kondisi aman.
Digitalisasi Transaksi Daerah
Selain pengendalian inflasi, forum HLM juga membahas percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD.
Dewi menjelaskan, Pemkab Kediri telah menerapkan berbagai sistem pembayaran berbasis digital, termasuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kini dapat dilakukan secara daring dan langsung masuk ke kas daerah.
“Pembayaran pajak sudah bisa online, parkir juga sudah digital, dan transaksi di beberapa pasar telah menggunakan QRIS,” katanya.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta optimalisasi pendapatan asli daerah, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri.
