BLITAR – Pemerintah Kota Blitar tengah menyusun strategi baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor pariwisata. Tidak hanya mengandalkan wisata sejarah yang selama ini menjadi ikon, Pemkot Blitar kini mulai serius menggarap potensi wisata buatan.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, mengungkapkan bahwa pengembangan wisata buatan telah menjadi bagian dari visi besar pembangunan daerahnya. Dua proyek utama yang menjadi sorotan adalah pembangunan Museum PETA dan kawasan wisata Joko Pangon.
“Dalam visi kami, pengembangan wisata sejarah tetap berjalan, namun ke depan kami juga membangun wisata buatan. Untuk pembiayaannya, kami akan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Mas Ibin ini, Senin (5/1/2026).
Berbeda dengan objek wisata sebelumnya, Mas Ibin menegaskan bahwa destinasi baru ini akan dikelola secara komersial dan profesional. Skema tiket masuk nantinya akan dirancang secara terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung di dalam kawasan wisata.
Langkah ini diambil untuk memastikan pengunjung mendapatkan pengalaman yang maksimal sekaligus menjamin keberlangsungan operasional tempat wisata.
“Wisata buatan ini sifatnya komersial. Pengelolaannya harus profesional, dan tiket masuk sudah mencakup fasilitas yang tersedia,” jelasnya.
Salah satu terobosan menarik dalam rencana ini adalah sistem pengelolaan pendapatan. Pemkot Blitar memutuskan untuk tidak menggunakan pola retribusi daerah konvensional guna memberikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika pasar.
Menurut Mas Ibin, tarif retribusi cenderung kaku dan tetap, sementara industri pariwisata sangat fluktuatif. Dengan pengelolaan berbasis usaha, potensi ekonomi bisa meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan.
“Kalau memakai retribusi, tarifnya cenderung tetap. Padahal wisata itu naik turun. Semakin ramai pengunjung, nilai ekonominya juga harusnya meningkat. Karena itu pengelolaannya tidak menggunakan pola retribusi,” tegas Mas Ibin.
Sebagai solusi untuk mengoptimalkan kontribusi terhadap PAD, Pemkot Blitar berencana menyerahkan tongkat pengelolaan wisata buatan ini kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pengelolaannya akan kami ajukan melalui BUMD Multi Usaha. Tujuannya agar kontribusinya terhadap PAD bisa lebih maksimal dan pengelolaannya lebih adaptif terhadap tren pasar,” pungkasnya.
