Kediri – Pemerintah terus mendorong perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Program Sekolah Rakyat. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Pondok Pesantren HM Lirboyo Papar, Kabupaten Kediri, Senin (22/12/2025). Kegiatan ini diikuti ratusan wali murid Sekolah Rakyat serta penerima manfaat program sosial.
Sosialisasi ini dihadiri Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH An’im Falachuddin Mahrus, M.Pd., perwakilan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kabupaten Kediri, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta pengelola Sekolah Rakyat.
Dalam sambutannya, KH An’im Falachuddin Mahrus menyampaikan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat untuk menjawab persoalan anak putus sekolah, khususnya di kalangan keluarga prasejahtera. Program ini dirancang agar negara hadir secara langsung dalam menjamin keberlanjutan pendidikan anak.
“Sekolah Rakyat lahir dari keprihatinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, terhadap masih adanya anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan meskipun kebijakan pendidikan gratis telah berjalan,” ujar KH An’im.
Menurutnya, melalui Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya menyediakan layanan pendidikan formal, tetapi juga memastikan kebutuhan pendukung seperti fasilitas belajar dan pendampingan dapat diakses tanpa membebani keluarga. Hal ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi.
Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. KH An’im menilai masih terdapat sebagian keluarga yang memilih melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi dibandingkan melanjutkan sekolah.
“Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan keluarga. Dorongan, motivasi, dan doa orang tua menjadi kunci keberhasilan anak,” katanya.
KH An’im menambahkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ia mencontohkan banyak keluarga dengan latar belakang ekonomi sederhana yang mampu memperbaiki taraf hidup melalui jalur pendidikan.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Sosial RI dari Direktorat Jaminan Sosial, Ali Sain, menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Di Kabupaten Kediri terdapat 228 penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Dari jumlah tersebut, 28 di antaranya merupakan wali murid Sekolah Rakyat. Saat ini Sekolah Rakyat menampung 100 siswa yang terbagi dalam empat rombongan belajar,” jelas Ali.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat memperkuat keberlanjutan program tersebut. Menurutnya, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga harus berjalan beriringan agar dampaknya dapat dirasakan secara jangka panjang.
Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab. Para wali murid dan penerima manfaat menyampaikan berbagai pertanyaan serta masukan terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat dan program sosial lainnya.
Acara ditutup dengan pencairan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) kepada penerima manfaat terdaftar. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian ekonomi keluarga sekaligus memastikan anak-anak tetap melanjutkan pendidikan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap Program Sekolah Rakyat dapat dipahami secara menyeluruh dan dimanfaatkan secara optimal demi masa depan anak-anak Indonesia.
