Tangerang – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencanangkan strategi optimalisasi layanan dan infrastruktur guna mewujudkan ekosistem digital keimigrasian. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/1/2026).
Rakor yang mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian” ini menjadi forum penyelarasan strategi transformasi Imigrasi sekaligus mendukung prioritas nasional di bidang pelayanan publik dan keamanan.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, mengatakan capaian yang diraih Imigrasi selama beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja keras dan inovasi berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam memperkuat peran institusi.
“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem ini mempermudah dan mempercepat perlintasan, serta merupakan hasil perjalanan panjang Imigrasi dalam membangun integrasi dengan kementerian dan lembaga lain. Ke depan, Imigrasi harus terus memperbesar perannya dan menjadi percontohan bagi instansi lain,” ujar Silmy.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa fokus utama Imigrasi pada tahun 2026 adalah penyelarasan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi, khususnya melalui penguatan layanan digital dan modernisasi infrastruktur di pintu masuk negara.
Menurut Yuldi, modernisasi akan dilakukan di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit autogate di bandara, pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT). Selain itu, Imigrasi juga mendorong penerapan sustainable business process melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti panel surya di wilayah perbatasan dan daerah 3T.
Di sisi lain, Imigrasi juga menaruh perhatian pada aspek penegakan hukum. Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) dilakukan melalui penguatan program Desa Binaan sebagai sarana edukasi masyarakat.
Rakor tersebut turut membahas peran Imigrasi dalam mendukung iklim investasi nasional melalui penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor, serta pelaksanaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan bakti sosial di sekitar unit pelaksana teknis Imigrasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia, menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi untuk menjawab meningkatnya beban kerja keimigrasian. Salah satu wacana yang disampaikan adalah pembentukan struktur direktorat baru yang berfokus pada sistem dan strategi kebijakan keimigrasian.
Rakor juga menghadirkan pandangan dari pakar eksternal, antara lain Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara, Frizka Ferina, serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri, Rudi Syafruddin. Keduanya memberikan pembekalan terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum guna menjaga integritas data serta ketertiban masyarakat di lingkungan keimigrasian.
Menutup kegiatan, Silmy Karim menegaskan komitmen Imigrasi untuk terus memperkuat ekosistem digital dan memodernisasi infrastruktur. Ia berharap pengakuan internasional yang diraih Imigrasi pada 2025, termasuk penilaian Skytrax terhadap pelayanan keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta, dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
