kabarutama.co – Penetapan tersangka Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tidak ada kaitan dengan kepentingan politik.
Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK dinilai tidak ada kaitannya dengan politik sudah berjalan sebelum pergantian pimpinan KPK.
“Selama ini yang saya tahu, tidak. Untuk kepentingannya apa KPK di politik,” katanya.
Politisi PKB menilai pimpinan KPK periode baru ini mengambil keputusan penetapan tersangka sesuai alat bukti yang ada.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersangka ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga melibatkan buronan Harun Masiku.
KPK membenarkan status hukum Hasto melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024. Nama Hasto tercantum sebagai tersangka dalam dokumen tersebut.
Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah gelar perkara pada Jumat, 20 Desember 2024.
Kasus ini berawal dari dugaan suap oleh Harun Masiku, eks calon anggota legislatif (caleg) PDIP, kepada Wahyu Setiawan, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harun diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta agar dirinya ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas, yang lolos ke DPR tetapi meninggal dunia sebelum menjabat.
Harun telah buron selama lima tahun sejak kasus ini mencuat. Selain Harun dan Hasto, KPK sebelumnya telah memproses hukum dua pihak lainnya, yakni Agustiani Tio Fridelina, orang kepercayaan Wahyu Setiawan, dan Saeful Bahri, kader PDIP.
Pada 2 Juli 2020, Saeful Bahri dieksekusi ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, setelah divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan. Agustiani sendiri dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada 2020.
Hingga kini, PDIP belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi terkait penetapan Hasto sebagai tersangka. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, Djarot Saiful Hidayat, dan Deddy Yevri Sitorus belum merespons saat dihubungi untuk dimintai komentar.
