Kediri – Anggota Komisi VIII DPR RI, Endro Hermono mengapresiasi kinerja Perum BULOG Kantor Cabang Kediri dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Kompleks Pergudangan Paron di Kabupaten Kediri, Rabu 6 Mei 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Endro memastikan stok beras di wilayah Kediri dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 12 bulan ke depan. Saat ini, cadangan beras yang tersimpan mencapai sekitar 88 ribu ton.
“Stok kita saat ini luar biasa. Jika biasanya di angka 1 juta ton, sekarang secara nasional sudah mencapai 5 juta ton. Khusus di Kediri, stok 88 ribu ton ini aman untuk 12 bulan,” ujar Endro.
Ia menilai capaian tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman perubahan iklim, termasuk El Nino, yang dapat memengaruhi produksi pangan nasional.
Selain memastikan ketersediaan stok, Endro juga menyoroti kualitas pengelolaan dan penyimpanan beras oleh BULOG. Menurutnya, sistem perawatan yang diterapkan mampu menjaga mutu beras tetap baik selama masa penyimpanan.
Untuk mendukung kapasitas penyimpanan, BULOG Kediri juga telah menyewa sekitar 12 gudang tambahan yang tersebar di wilayah Kediri dan Nganjuk.
Sementara itu, Pemimpin BULOG Kantor Cabang Kediri, Harisun, mengatakan selain beras, pihaknya juga memiliki stok jagung mencapai 8.500 ton. Jagung tersebut nantinya akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung.
“Jagung ada 8.500 ton dan nanti akan disalurkan karena sudah ada perintah penyaluran SPHP Jagung. Jadi bukan hanya SPHP beras, SPHP jagung juga ada,” kata Harisun, Kamis (7/5/2026).
Penyaluran program tersebut, lanjutnya, akan dilakukan berdasarkan data verifikasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) guna meningkatkan kemandirian pangan di tingkat kabupaten dan kota.
Penguatan cadangan pangan lokal dinilai penting agar pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons kondisi darurat maupun lonjakan harga pangan di pasaran.
